Menko Darmin Paparkan Peran Penting Investasi SDM
Senin, 08 Oktober 2018 - 13:37 WIB
Menko Darmin Paparkan Peran Penting Investasi SDM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi digital. Investasi SDM, memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara.
Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan. “Sudah 3 tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/10/2018).
Pemerintah sendiri telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.
Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.
“Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan Ekonomi Digital,” sambung Darmin.
Kemudian, untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan.
Sementara memandang dinamika era digital saat ini, Menko Darmin menerangkan bahwa tak hanya eksekutor, melainkan legislator yang juga memiliki peran penting dalam transformasi bangsa di era digital. Menurutnya, perlu ketersediaan dari para pembuat Undang-Undang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mempelopori perubahan, dan mampu menangkap peluang.
“Para pembuat Undang-Undang harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan,” kata Darmin.
Menko Perekonomian berharap pertemuan ini mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang akurat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam menghadapi perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital.
“Tanpa regulasi yang jelas, kami khawatir hal-hal itu akan keluar dari harapan. Dalam hal ini, eksekutif dan legislatif harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan regulasi dapat dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan. “Sudah 3 tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/10/2018).
Pemerintah sendiri telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.
Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.
“Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan Ekonomi Digital,” sambung Darmin.
Kemudian, untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan.
Sementara memandang dinamika era digital saat ini, Menko Darmin menerangkan bahwa tak hanya eksekutor, melainkan legislator yang juga memiliki peran penting dalam transformasi bangsa di era digital. Menurutnya, perlu ketersediaan dari para pembuat Undang-Undang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mempelopori perubahan, dan mampu menangkap peluang.
“Para pembuat Undang-Undang harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan,” kata Darmin.
Menko Perekonomian berharap pertemuan ini mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang akurat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam menghadapi perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital.
“Tanpa regulasi yang jelas, kami khawatir hal-hal itu akan keluar dari harapan. Dalam hal ini, eksekutif dan legislatif harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan regulasi dapat dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
(akr)
Lihat Juga :
