Kemenperin Terus Gulirkan Program Restrukturisasi untuk IKM
Kemenperin Terus Gulirkan Program Restrukturisasi untuk IKM
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perindustrian terus menggulirkan program restrukturisasi mesin dan peralatan bagi industri kecil dan menengah (IKM). Pada periode 2014-2017, bantuan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 380 IKM yang antara lain meliputi sektor alat angkut, furnitur, logam, pangan, kimia, mesin, sandang, aneka, serta barang dari kayu.
"Program peremajaan mesin dan peralatan penunjang produksi ini dilakukan untuk lebih meningkatkan produktivitas IKM sekaligus memacu daya saingnya sehingga mampu kompetitif di pasar domestik hingga ekspor," kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam rilis di Jakarta, Sabtu (20/10).
Menurut Gati, upaya strategis itu telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Namun, pada 2009-2012, hanya menyasar untuk sektor IKM sandang. "Setelah 2012, program ini sudah bisa diakses seluruh sektor IKM secara umum," imbuh dia.
Mengenai teknisnya, lanjut dia, program restrukturisasi ini berupa potongan harga kepada IKM dalam pembelian mesin dan peralatan penopang aktivitas produksi. Pelaku IKM mendapat nilai potongan (reimburse) sebesar 30% dari harga pembelian mesin atau peralatan yang dibuat di dalam negeri. Sedangkan untuk mesin atau peralatan buatan luar negeri, nilai potongannya sebesar 25% dari harga pembelian.
"Program restrukturisasi ini dirasakan sangat membantu IKM terutama dalam segi pembiayaannya. Selain itu, diharapkan terjadi peningkatan teknologi produksi terbaru yang digunakan," tuturnya.
Pada periode 2014-2017, total nilai potongan harga yang telah diberikan IKM mencapai Rp42,306 miliar. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal IKM Kemenperin telah melakukan penyempurnaan agar memudahkan IKM dalam mengakses atau memanfaatkan program ini, antara lain melalui simplifikasi prosedur, persyaratan dan kriteria. Selain itu, pendampingan dan asistensi oleh Lembaga Pengelola Program (LPP) terus dilakukan agar program ini dapat lebih mudah diaplikasikan.
"LPP adalah lembaga independen yang membantu Ditjen IKM dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan program restrukturisasi mesin dan peralatan," tutur Gati.
LPP menyediakan pos pelayanan di sentra-sentra IKM unggulan yang berpotensi untuk ikut serta pada program tersebut. Dia menambahkan, program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM kembali dilanjutkan pada tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian dan Petunjuk Pelaksanaan yang tertuang dalam Keputusan Dirjen IKM Kemenperin.
"Berbagai upaya dilakukan untuk menginformasikan kepada seluruh pelaku IKM di Indonesia, sehingga program ini dapat dinikmati secara merata," tandasnya.
"Program peremajaan mesin dan peralatan penunjang produksi ini dilakukan untuk lebih meningkatkan produktivitas IKM sekaligus memacu daya saingnya sehingga mampu kompetitif di pasar domestik hingga ekspor," kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam rilis di Jakarta, Sabtu (20/10).
Menurut Gati, upaya strategis itu telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Namun, pada 2009-2012, hanya menyasar untuk sektor IKM sandang. "Setelah 2012, program ini sudah bisa diakses seluruh sektor IKM secara umum," imbuh dia.
Mengenai teknisnya, lanjut dia, program restrukturisasi ini berupa potongan harga kepada IKM dalam pembelian mesin dan peralatan penopang aktivitas produksi. Pelaku IKM mendapat nilai potongan (reimburse) sebesar 30% dari harga pembelian mesin atau peralatan yang dibuat di dalam negeri. Sedangkan untuk mesin atau peralatan buatan luar negeri, nilai potongannya sebesar 25% dari harga pembelian.
"Program restrukturisasi ini dirasakan sangat membantu IKM terutama dalam segi pembiayaannya. Selain itu, diharapkan terjadi peningkatan teknologi produksi terbaru yang digunakan," tuturnya.
Pada periode 2014-2017, total nilai potongan harga yang telah diberikan IKM mencapai Rp42,306 miliar. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal IKM Kemenperin telah melakukan penyempurnaan agar memudahkan IKM dalam mengakses atau memanfaatkan program ini, antara lain melalui simplifikasi prosedur, persyaratan dan kriteria. Selain itu, pendampingan dan asistensi oleh Lembaga Pengelola Program (LPP) terus dilakukan agar program ini dapat lebih mudah diaplikasikan.
"LPP adalah lembaga independen yang membantu Ditjen IKM dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan program restrukturisasi mesin dan peralatan," tutur Gati.
LPP menyediakan pos pelayanan di sentra-sentra IKM unggulan yang berpotensi untuk ikut serta pada program tersebut. Dia menambahkan, program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM kembali dilanjutkan pada tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian dan Petunjuk Pelaksanaan yang tertuang dalam Keputusan Dirjen IKM Kemenperin.
"Berbagai upaya dilakukan untuk menginformasikan kepada seluruh pelaku IKM di Indonesia, sehingga program ini dapat dinikmati secara merata," tandasnya.
(ven)
Explore More