Digitalisasi Perbankan Bisa Hadapi Persaingan Teknologi
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 20:12 WIB
Digitalisasi Perbankan Bisa Hadapi Persaingan Teknologi
A
A
A
BOGOR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar perbankan di Indonesia melakukan pengembangan perbankan digital. Hal ini dinilai penting oleh OJK agar bisa menghadapi persaingan dengan jasa keuangan berbasis teknologi alias teknologi finansial (fintech) yang semakin ketat.
Jika perbankan tidak aktif berinovasi maka akan tergeser dengan perkembangan teknologi lainnya. Sebab, pola kebutuhan masyarakat saat ini juga mulai berubah.
"Ya, sudah banyak contohnya, seperti transportasi, media, kalau enggak ikutin perkembangan ya pasti ketinggalan," ujar Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK, Luthfy Zain Fuady di Bogor, Sabtu (20/10/2018).
Kata dia, semua perbankan harus memiliki konektivitas data dengan pihak Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu agar memastikan keabsahan data. Meskipun, saat ini konektivitas data dengan Dukcapil belum terbuka secara utuh.
"Sebenarnya kalau secara teknologi, SDM, bank-bank itu siap semua. Cuma masalah data itu lho. Data pribadi. Yang memiliki data sah itu negara. Kalau data KTP sudah diberi," tandasnya.
Jika perbankan tidak aktif berinovasi maka akan tergeser dengan perkembangan teknologi lainnya. Sebab, pola kebutuhan masyarakat saat ini juga mulai berubah.
"Ya, sudah banyak contohnya, seperti transportasi, media, kalau enggak ikutin perkembangan ya pasti ketinggalan," ujar Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK, Luthfy Zain Fuady di Bogor, Sabtu (20/10/2018).
Kata dia, semua perbankan harus memiliki konektivitas data dengan pihak Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu agar memastikan keabsahan data. Meskipun, saat ini konektivitas data dengan Dukcapil belum terbuka secara utuh.
"Sebenarnya kalau secara teknologi, SDM, bank-bank itu siap semua. Cuma masalah data itu lho. Data pribadi. Yang memiliki data sah itu negara. Kalau data KTP sudah diberi," tandasnya.
(ven)
