Kemenkeu Klaim Pengelolaan APBN 2018 Jadi Capaian Terbaik
Rabu, 05 Desember 2018 - 14:24 WIB
Kemenkeu Klaim Pengelolaan APBN 2018 Jadi Capaian Terbaik
A
A
A
DENPASAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN )2018 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya revisi dan perkiraan realisasi defisit di bawah target 2,19%.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, menjelaskan tak adanya perubahan pada APBN dengan realisasi defisit di bawah 2% menjadi yang pertama kali bagi Indonesia.
"Ini pencapaian pertama kali tanpa APBN-P dan defisit lebih kecil. Pengalaman sebelumnya, APBN-P dilakukan karena perubahan-perubahan kebijakan yang berimplikasi pada defisit," ujar Askolani di Denpasar, Bali, Rabu (5/12/2018).
Menurutnya, APBN-P tidak dilakukan dengan sejumlah alasan. Pertama, realisasi penerimaan di atas perkiraan. Di mana, pajak tumbuh di atas dua digit dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melonjak karena naiknya sejumlah komoditas, salah satunya minyak bumi.
Kedua, dari sisi belanja lebih optimal dibandingkan 2017 dan 2016. Askolani menerangkan, optimalnya realisasi belanja negara dikarenakan semakin membaiknya aspek perencanaan dan eksekusi lelang proyek yang lebih awal.
"Kita (Kemenkeu) mengedukasi (Kementerian dan Lembaga/KL) dan Presiden di sidang kabinet juga selalu mengingatkan. Edukasi yang konsisten selama 4 tahun, membuat penyerapan belanja lebih baik di 2018," terang dia.
Askolani menambahkan baiknya penyusunan APBN juga dibuktikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di mana, sejak 2003, baru dari tahun 2016 pemerintah diganjar WTP dari BPK.
"Sejak tahun 2003, baru dua tahun ini dapat WTP dari BPK dalam pembuatan UU APBN. Pengelolaan kita menunjukkan makin transparan dan akuntabel."
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, menjelaskan tak adanya perubahan pada APBN dengan realisasi defisit di bawah 2% menjadi yang pertama kali bagi Indonesia.
"Ini pencapaian pertama kali tanpa APBN-P dan defisit lebih kecil. Pengalaman sebelumnya, APBN-P dilakukan karena perubahan-perubahan kebijakan yang berimplikasi pada defisit," ujar Askolani di Denpasar, Bali, Rabu (5/12/2018).
Menurutnya, APBN-P tidak dilakukan dengan sejumlah alasan. Pertama, realisasi penerimaan di atas perkiraan. Di mana, pajak tumbuh di atas dua digit dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melonjak karena naiknya sejumlah komoditas, salah satunya minyak bumi.
Kedua, dari sisi belanja lebih optimal dibandingkan 2017 dan 2016. Askolani menerangkan, optimalnya realisasi belanja negara dikarenakan semakin membaiknya aspek perencanaan dan eksekusi lelang proyek yang lebih awal.
"Kita (Kemenkeu) mengedukasi (Kementerian dan Lembaga/KL) dan Presiden di sidang kabinet juga selalu mengingatkan. Edukasi yang konsisten selama 4 tahun, membuat penyerapan belanja lebih baik di 2018," terang dia.
Askolani menambahkan baiknya penyusunan APBN juga dibuktikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di mana, sejak 2003, baru dari tahun 2016 pemerintah diganjar WTP dari BPK.
"Sejak tahun 2003, baru dua tahun ini dapat WTP dari BPK dalam pembuatan UU APBN. Pengelolaan kita menunjukkan makin transparan dan akuntabel."
(ven)
