Program IBM Kementerian PUPR Menjangkau hingga Pedesaan

BELAJAR dari pengalaman kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada beberapa bencana alam, terhitung sejak 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan program baru bernama Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Program ini dikembangkan dari kejadian pasca-tsunami dan gempa bumi di Nanggroe Aceh Darussalam, berlanjut di Daerah Istimewa Yogyakarta, kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah pada 2006, hingga pascaerupsi Gunung Merapi tahun 2010.

Semua peristiwa itu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Karena hasilnya luar biasa, Kementerian PUPR mengadopsinya. IBM diluncurkan pada 2016 di Yogyakarta, bersamaan dengan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), sebuah program inisiasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

IBM bukan melulu sebagai program baru. Lebih dari itu, program unggulan Kementerian PUPR cq Direktur Jenderal Cipta Karya ini nyata sekali mampu menggerakkan pembangunan ekonomi di desa. Banyak masyarakat terlibat dengan kehadiran pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan.

Kedua program tersebut berbasis masyarakat. Program pertama dinamai Sanimas dan program kedua berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program ini membuka lapangan pekerjaan baru.

Efeknya, terjadi pemerataan ekonomi hingga menyentuh ujung desa, sekaligus mengatasi kesenjangan. Sebuah gerakan mewujudkan cita ketiga dari Nawa Cita, membangun dari pinggiran. “IBM bagian dari program cash for works yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,” ucap Basuki.

Program ini dilatarbelakangi percepatan gerakan pengentasan kemiskinan. Dijalankan dengan berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, targetnya mengutamakan pelibatan peran pemerintah daerah dan masyarakat melalui programprogram infrastruktur berbasis masyarakat.

“Pelibatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dapat meningkatkan komitmen, rasa memiliki, dan tanggung jawab dalam memelihara hasil pembangunan dan keberlanjutannya,” ujar Basuki. Program ini berhasil merealisasikan penyediaan infrastruktur dasar, efisien, dan akuntabel, termasuk meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pelaku pembangunan.

Pada 2018, Kementerian PUPR melaksanakan start up pelaksanaan program IBM atau padat karya ini di 12 kabupaten dengan 10 provinsi sasaran, yaitu Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat), Muko-muko (Bengkulu), Musi Rawas (Sumatera Selatan), Lampung Tengah (Lampung), Kota Serang (Banten), Majalengka (Jawa Barat), Sragen dan Cilacap (Jawa Tengah), Bolaang Mongondow (Gorontalo), dan Konawe (Sulawesi Tenggara). IBM bukan program tanpa multiplier effect saat pembangunannya.

Dirancang untuk mampu menyerap 263.646 tenaga kerja, program ini setara 20,5 juta hari orang kerja (HOK). “Pada program padat karya ini, upah harian yang dibayarkan per hari mencapai Rp2,4 triliun dari total alokasi Rp11,24 triliun,” kata Menteri Basuki. Tujuannya semata memberdayakan masyarakat pedesaan.

Maka itu, ketika melongok alokasi anggaran Rp11,24 triliun dari total Rp107,3 triliun pada 2018 untuk program padat karya (cash for work ), IBM benar-benar menjadi program unggulan Kementerian PUPR.

Program IBM ini menyasar pembangunan infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (sanimas)/tempat pengelolaan sampah 3R (TPS3R), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP Phase 2), Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak), serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TAI) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Gerakan Kota Tanpa Kumuh menjadi salah satu yang utama dalam program IBM. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan, melalui Gerakan Kotaku, ribuan hektare kekumuhan di banyak kawasan akan dihilangkan. Kawasan yang tersentuh program ini pada 2018 ada di 34 provinsi, menyebar di 269 kota/kabupaten dan 11.076 kelurahan/desa. Luas areanya mencapai 23.656 hektare.

“Kami akan hilangkan kumuhnya sejak 2016-2020,” ujar Danis. Pada tahun awal pelaksanaan program Kotaku, 1.738 kelurahan/desa dibenahi dengan dana Rp692 miliar,” ujarnya.

Program ini didaratkan karena hingga kini masih ada 38.431 hektare (ha) kawasan permukiman kumuh di Indonesia, terdiri dari 23.473 ha berada di perkotaan dan 11.957 ha di pedesaan. Program Kotaku juga digelontorkan untuk mendukung peningkatan kehidupan masyarakat di permukiman kumuh melalui percontohan pengembangan ekonomi lokal.

Daerah yang sudah dirambah sebanyak 15 kabupaten/kota dengan dana Rp22,5 miliar dan 845 kelurahan/desa sebesar Rp33,8 miliar. Kotaku merupakan program untuk merealisasikan target 100-0-100 di perkotaan, juga untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah.

“Tujuannya meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh,” ucap Danis. Lingkup kegiatan ini sangat komprehensif, mulai penyiapan kelembagaan, strategi dan kebijakan, hingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain itu, ada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh, dukungan dan pelaksanaan dan bantuan teknis, dan dukungan untuk kondisi darurat bencana.