Kebijakan Ekonomi Supply-Side Konsisten Dikembangkan

JAKARTA - Kondisi perekonomian global yang masih bergejolak dan penuh dengan ketidakpastian diperkirakan masih berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, baik negara maju dan negara berkembang.

Hal ini berdasarkan data Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang dirilis pada Oktober 2018, di mana perekonomian dunia diprediksi sedikit melambat dari 3,73% menjadi 3,7%.

Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan konsistensi pemerintah menjalankan transformasi ekonomi, khususnya dalam menggarap kebijakan ekonomi supply-side hingga akhir masa pemerintahan.

"Hasil dari kebijakan supply-side era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama empat tahun belakangan terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah gejolak ekonomi dunia. Bahkan, hal ini juga diikuti oleh indikator sosial yang juga membaik, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio gini, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," ujar Menko Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Artinya, kata dia, semua kebijakan sudah mengarah pada pembangunan yang berkualitas. Ini disebutnya sebagai capaian yang baik, mengingat biasanya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan perbaikan keadaan sosial.

Keputusan untuk memprioritaskan kebijakan ekonomi supply-side sudah dilaksanakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi-JK, melalui perbaikan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan kebijakan reforma agraria. Kebijakan supply-side ini selain lebih mudah dikendalikan, juga mampu membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat secara merata di pedesaan dan perkotaan.

"Pendekatan ini dapat diwujudkan tanpa adanya perpindahan barang dan jasa secara besar-besaran ke luar ataupun ke dalam negeri. Namun, kebijakan demand-side tidak boleh dilupakan dengan tetap mendorong investasi dan konsumsi masyarakat," tambah Darmin.

Darmin menegaskan fokus kebijakan supply-side terus digalakkan untuk memberikan efek pengganda yang besar yang terus diselaraskan dengan program pemerataan ekonomi.

"Infrastrukur akan melahirkan kegiatan-kegiatan baru yang ditransformasikan dari kegiatan lama. Sistem logistik juga perlu dibangun juga setelah infrastruktur tersedia. Hal ini dapat direalisasikan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah supaya membuat pasar pengepul agar konektivitas terbentuk secara sempurna," tegasnya.