Kaum Milenial Dapat Subsidi KPR

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyiapkan program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) khusus bagi para milenial, termasuk yang bekerja di BUMN. Kebijakan ini dilakukan agar para generasi milenial tersebut punya kesempatan untuk memiliki rumah.

Saat ini rencana tersebut sedang digodok oleh Kementerian PUPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan. “Saya akan memikirkan agar kalian (generasi milenial) memiliki rumah. Skemanya sedang dibahas,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di hadapan generasi milenial dalam acara ulang tahun KPR BTN ke-42 di Jakarta kemarin.

Basuki mengatakan, skema kredit perumahan rakyat (KPR) bagi milenial tersebut sama dengan skema untuk aparatur sipil negara (ASN), serta TNI-Polri. Diharapkan skema KPR baru ini bisa diluncurkan awal tahun depan. “Ini sudah perintah Presiden Jokowi (Joko Widodo) agar para ASN dan TNI-Polri bisa memiliki rumah yang terjangkau. Maka saya juga ingin memasukkan generasi milenial dalam skema ini,” jelasnya.

Menurut Basuki, dengan dibahasnya skema KPR untuk milenial, ASN, dan TNI-Polri maka dana subsidi perumahan dari pemerintah bisa naik dua kali lipat tahun depan dibandingkan tahun ini. “Pastinya ada subsidi dari pemerintah, makanya dibuatkan skema oleh pemerintah,” papar Basuki.

Dia mengungkapkan, skema yang akan diberlakukan antara lain pemerintah membebaskan batasan gaji untuk pengajuan KPR. Selama ini batasan gaji antara Rp5 juta sampai Rp7 juta. “Bunga juga bisa lebih murah dari 5%,” tegasnya.

Direktur Utama BTN Maryono mengaku siap untuk mendukung skema baru KPR dari pemerintah. Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, BTN juga memberikan perhatian cukup besar kepada generasi milenial untuk memiliki rumah.

“Dari sisi demand, kami sudah meluncurkan program KPR Gaeesss pada kuartal III/2018 lalu, dengan fitur yang sesuai dengan kemampuan finansial milenial, sementara dari sisi suplai kami mengajak milenial menjadi entrepreneur di bidang properti lewat pelatihan atau workshop yang disiapkan Housing Finance Center (HFC) dari BTN,” kata Maryono.

Menurut dia, pengembangan bisnis properti 2019 tidak akan lepas dari peran milenial baik dari sisi suplai dan demand properti sehingga pelaku bisnis properti dan perbankan harus dapat mengatur strateginya menyesuaikan dengan “selera” milenial. Salah satu acuan memotret selera milenial antara lain dengan riset.

Berdasarkan riset dari HFC terhadap 374 responden dari generasi milenial, 43% menginginkan rumah satu lantai yang tidak terlalu luas dengan halaman, dan hanya 29% yang menginginkan rumah satu lantai berukuran cukup luas tanpa halaman. “Sementara sisanya menginginkan rumah dua lantai,” jelasnya.

Dari sisi harga properti, lanjut Maryono, sama halnya dengan generasi lain, rumah dengan harga terjangkau menjadi pilihan utama 46,8% responden. Sementara itu, pemilihan properti berdasarkan lokasi hanya menjadi sasaran utama bagi sekitar 36,6% responden.

“Dari riset tersebut, artinya milenial masih membutuhkan rumah tapak untuk mereka jadikan tempat tinggal atau investasi dan harganya harus terjangkau,” paparnya.

Maryono menuturkan, BTN optimistis dengan strategi yang ada akan dapat menggapai demand milenial dari seluruh lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, kelas menengah ataupun atas, dan setiap generasi, baik milenial, generasi X, baby boomers,dan sebagainya. Untuk itu, BTN terus berinovasi mengembangkan produk KPR disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Indonesia.

Sejak 1976 hingga Oktober 2018, atau kurang lebih 42 tahun, Bank BTN telah merealisasikan kredit untuk membangun hampir lima juta unit rumah impian bagi keluarga Indonesia, baik dalam bentuk KPR subsidi maupun nonsubsidi. "Adapun nilai KPR yang sudah terealisasi telah mencapai lebih dari Rp257,6 triliun,” tandasnya.

Siapakah generasi milenial? Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut generasi milenial yakni yang berusia 20–34 tahun. Di Indonesia, jumlahnya sangat besar sekitar 90 juta milenial. Karakteristik mereka beragam bergantung pada tempat tinggal dan latar belakang sosial-ekonominya.

Namun, pada dasarnya generasi milenial ini sangat akrab dengan media dan teknologi digital. Kaum milenial ini menjadi sorotan karena dinilai tidak akan bisa memiliki rumah yang layak. Mereka tidak bisa membeli atau mencicil rumah terutama yang berlokasi di dalam kota karena pendapatan mereka dalam 4-5 tahun bekerja hanya naik 10%. Hal ini tidak sebanding dengan kenaikan harga tanah yang mencapai 15-20% sehingga harga rumah makin tidak terjangkau lagi.

Bisa Gerakan Perekonomian
Sekretaris Jenderal Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida mengatakan, pihaknya di REI sangat mendukung rencana pemerintah menyiapkan subsidi bagi generasi milenial yang bekerja di BUMN. Menurut dia, generasi milenial yang bekerja di BUMN juga merupakan abdi negara.

“Mereka ini (generasi milenial) punya banyak kelebihan yang bisa dimanfaatkan melalui relaksasi kebijakan kepemilikan rumah melalui subsidi. Hal yang paling unik adalah biasanya mereka akan bekerja sampai usia pensiun sehingga bisa dimanfaatkan 10 hingga 20% dari gaji,” ungkapnya.

Relaksasi lain yang bisa dilakukan melalui pemberian rumah subsidi untuk kalangan milenial yang bekerja di perusahaan BUMN, yakni dengan memberikan kemudahan atau fasilitas cicilan yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya kalau satu pegawai sudah memiliki cicilan rumah, kemudian sesuatu dan lain hal dia harus pindah tugas ke daerah lain bisa dipermudah pelunasan cicilannya oleh perbankan, untuk kemudian mengambil cicilan baru di tempatnya bertugas. “Ini juga yang telah kita usulkan ke Presiden. Dan kita berharap bisa segera direalisasikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, tingginya harga lahan untuk membangun perumahan juga akan membantu dengan subsidi bagi kalangan generasi milenial yang bekerja di BUMN. “Permasalahan pengembang saat ini ada pada tingginya harga lahan. Bisa saja pemerintah menyubsidi melalui lahan, untuk kemudian harga rumah melalui KPR bisa ditekan,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Muhidin M Said mengungkapkan bahwa kemudahan kepemilikan rumah melalui subsidi rumah bagi kalangan generasi milenial yang bekerja di BUMN bisa menggerakkan sendi-sendi perekonomian. Alasannya, setiap pembelian satu rumah memerlukan belanja perabot dan kebutuhan lain yang tidak sedikit.

“Praktis konsumsi dalam hal ini konsumsi rumah tangga juga meningkat. Apalagi untuk konsumsi generasi milenial yang sudah sangat digitalized. Saya kira ini bukan hanya bisa mengurangi backlog perumahan, tapi memberikan nilai plus yang lain,” ujarnya.

Dia menambahkan, persoalan lahan saat ini menjadi persoalan utama sehingga dibutuhkan perhatian bersama baik itu oleh pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan otoritas perbankan untuk memenuhi pengadaan lahan yang peruntukan untuk perumahan bersubsidi.

“Ini juga tentu akan kita dukung terus, bagaimana caranya harga lahan yang tinggi bisa diselesaikan oleh pemerintah melalui pengadaan lahan. Bagaimanapun, setiap warga negara yang berpenghasilan seharusnya punya rumah yang laik, apalagi peruntukannya untuk pegawai BUMN, aparatur sipil negara, serta TNI-Polri,” tandasnya. (Rakhmat Baihaqi/Ichsan Amin)