Sri Mulyani Tekankan Anggaran Bencana Alam Masuk APBN 2019

Selasa, 01 Januari 2019 - 12:14 WIB
Sri Mulyani Tekankan...
Sri Mulyani Tekankan Anggaran Bencana Alam Masuk APBN 2019
A A A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat prioritas penting dalam pembangunan ekonomi di tahun 2019. Salah satunya memperbaiki pembangunan yang terkena dampak bencana alam.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, bakal menambah anggaran untuk bencana alam di Anggaran Pendapatan Belana Negara (APBN) 2019. Meski begitu belum dipaparkan seberapa besar tambahan yang masuk dalam anggaran tahun ini.

"APBN juga untuk membangun infrastruktur hingga ke perbatasan, juga membantu usaha kecil menengah/koperasi dan pelaku ultra mikro. APBN juga membantu daerah bencana," ujar Sri Mulyani seperti dikutip akun media sosial miliknya di Jakarta, Selasa (1/1/2019).

Tidak hanya itu, pihaknya juga bakal menambah anggaran kesehatan untuk memerangi gizi buruk. Agar menjalankan jaminan kesejatan sosial yang baik dan berkelanjutan. "Kita menambah anggaran kesehatan untuk memerangi gizi buruk. Membayar BPJS kesehatan agar mampu menjalankan jaminan kesehatan secara baik dan berkelanjutan," paparnya.

Dia pun bersyukur bahwa berhasil mengelola Anggaran Pendapatan Belana Negara (APBN) 2018 dengan baik. Pasalnya pihaknya tidak merubah APBN 2018 dalam 15 tahun terakhir. "Alhamdulillah, tugas pengelolaan APBN dan Keuangan Negara telah kita tunaikan dengan baik. Tahun 2018 bukanlah tahun yang mudah," tandasnya.

Sebelumnya pemerintah telah menyiapkan dana Rp 3,3 triliun untuk mengantisipasi kejadian bencana, dalam APBN 2018. "Selain dana tersebut, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan cadangan bencana yang lebih besar," ujar Sri Mulyani, Agustus lalu.

Menkeu menerangkan pihaknya sudah bersepakat dengan DPR, untuk mengantisipasi dampak bencana, termasuk dengan mengembangkan kerangka pendanaan risiko bencana. "Untuk itu, Pemerintah sangat menghargai persetujuan Dewan terhadap alokasi dana untuk mendukung pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah dalam APBN tahun 2019," ungkapnya dalam Rapat Paripurna di DPR.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tok! DPR Setujui Pertanggungjawaban...
Tok! DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2019
Ini Kerangka Rancangan...
Ini Kerangka Rancangan APBN 2021
Sah, Laporan Pertanggungjawaban...
Sah, Laporan Pertanggungjawaban APBN 2019 Disetujui Banggar DPR
APBN 2021 Dianggap Terlampau...
APBN 2021 Dianggap Terlampau Optimistis
Realisasi Asumsi Makro...
Realisasi Asumsi Makro 2019 Banyak Meleset dari Target, Ini Alasannya
Sri Mulyani Tanggapi...
Sri Mulyani Tanggapi Pandangan Fraksi DPR Soal Pertanggungjawaban APBN 2019
Berita Terkini
Zero ODOL Dinilai Jadi...
Zero ODOL Dinilai Jadi Titik Awal Perkuat Keselamatan Transportasi
18 menit yang lalu
PFII Ditargetkan Beroperasi...
PFII Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini, Purbaya Bocorkan Penentuan Lokasi
29 menit yang lalu
PLN EPI-eFUELS SEA Jajaki...
PLN EPI-eFUELS SEA Jajaki Pengembangan Rantai Pasok Hidrogen Hijau RI-Singapura
1 jam yang lalu
93 Proyek Hidrogen Siap...
93 Proyek Hidrogen Siap Dikembangkan di Indonesia, Nilainya Tembus Rp32 Triliun
1 jam yang lalu
Bos DJP soal Libatkan...
Bos DJP soal Libatkan Babinsa Awasi Pajak: Tak Perlu Digoreng-goreng
1 jam yang lalu
Bittime: Pasar Tokenisasi...
Bittime: Pasar Tokenisasi Aset RI Diramal Sentuh USD88 Miliar di 2030
2 jam yang lalu
Infografis
34 PTS yang Masuk THE...
34 PTS yang Masuk THE Sustainability Impact Ratings 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved