Sri Mulyani: Anggaran Bansos Naik Bukan karena Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Alokasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) atau dana bantuan sosial meningkat menjadi Rp38 triliun pada 2019. Alokasi ini bertambah dua kali lipat jika dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam APBN 2018 sebesar Rp19 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, kenaikan alokasi ini bukan karena menjelang tahun politik. Namun, lebih kepada penyesuaian setelah enam tahun terakhir tidak dilakukan perubahan.
"Ini Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 untuk 10 juta keluarga, anggaran dinaikkan dua kali lipat. Ini bukan soal pemilu, tapi sejak 2012 memang belum di-adjust dengan inflasi, makanya kita tambahkan," jelas Sri Mulyani di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Sambung dia, mengungkapkan pembangunan manusia melalui pemberian PKH merupakan salah satu upaya pemerintah menekan angka kemiskinan. Serta pemerintah pun juga mengalokasikan dana Rp500 triliun untuk pendidikan.
"Untuk pendidikan hampir Rp500 triliun sendiri hanya untuk pendidikan, tapi yang eksekusi itu di berbagai institusi dan pemda. Jadi, ini bukan hanya masalah uang, tapi koordinasi antara pusat dan daerah serta kementerian,"katanya.
Selain itu, pemerintah juga tetap fokus menggelontorkan dana untuk pembangunan proyek infrastruktur, meski anggarannya hanya naik tipis dari Rp405 triliun tahun lalu menjadi Rp410 triliun pada tahun ini. “Kami harapkan bisa dilaksanakan procurement awal, seperti tahun lalu. Persiapan DIPA-nya sudah selesai, sehingga bisa dilakukan awal tahun," paparnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, kenaikan alokasi ini bukan karena menjelang tahun politik. Namun, lebih kepada penyesuaian setelah enam tahun terakhir tidak dilakukan perubahan.
"Ini Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 untuk 10 juta keluarga, anggaran dinaikkan dua kali lipat. Ini bukan soal pemilu, tapi sejak 2012 memang belum di-adjust dengan inflasi, makanya kita tambahkan," jelas Sri Mulyani di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Sambung dia, mengungkapkan pembangunan manusia melalui pemberian PKH merupakan salah satu upaya pemerintah menekan angka kemiskinan. Serta pemerintah pun juga mengalokasikan dana Rp500 triliun untuk pendidikan.
"Untuk pendidikan hampir Rp500 triliun sendiri hanya untuk pendidikan, tapi yang eksekusi itu di berbagai institusi dan pemda. Jadi, ini bukan hanya masalah uang, tapi koordinasi antara pusat dan daerah serta kementerian,"katanya.
Selain itu, pemerintah juga tetap fokus menggelontorkan dana untuk pembangunan proyek infrastruktur, meski anggarannya hanya naik tipis dari Rp405 triliun tahun lalu menjadi Rp410 triliun pada tahun ini. “Kami harapkan bisa dilaksanakan procurement awal, seperti tahun lalu. Persiapan DIPA-nya sudah selesai, sehingga bisa dilakukan awal tahun," paparnya.
(akr)