Unicorn RI Dikuasai Asing, Negara Harus Hadir Bikin Rambu-rambu
A
A
A
JAKARTA - Dikuasainya unicorn di Indonesia oleh asing ditanggapi oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. Menurutnya, sudah seharusnya negara hadir dan membuat rambu-rambu.
"Para jagoan start-up memang biasanya bukan pengusaha mapan atau yang tergolong paling kaya di satu negara. Di Indonesia juga sama," ujarnya kepada SINDOnews, Senin (28/1/2019).
Sehingga, dia menilai wajar jika para start-up itu berharap ada investor yang membeli saham atau menyuntik dana setelah program atau aplikasi kreasinya populer. "Entah investor domestik maupun asing," kata Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu.
Karena itu, kata dia, dari sisi logika bisnis, penguasaan asing terhadap Unicorn Indonesia tidak terelakkan. "Kreator start up ingin cashing in dan sekaligus berkembang besar, pemodal besar asing melihat peluang investasi dan pasar Indonesia yang besar. Supply ketemu demand, deal terjadi," katanya.
Masalahnya, kata Drajad, data itu sekarang semakin mahal nilainya. Dia melanjutkan, bukan hanya secara bisnis dan finansial belaka, tapi bahkan secara politik, strategis dan keamanan negara.
"Karena itu sudah seharusnya negara hadir dan membuat rambu-rambu. Daya tarik investasi dan pasar harus tetap dijaga, tapi politik, strategis dan keamanan jangan sampai dikorbankan. Harus ada keseimbangan," tuturnya.
Adapun caranya, menurut dia, banyak opsinya. "Tapi memang harus diuji agar keseimbangan di atas tidak rusak. Mungkin bisa memakai saham Merah Putih. Bisa pola penguasaan operasional," imbuhnya.
Selain itu, menurut dia, bisa pola penanggung jawab domestik seperti yang sekarang dipakai oleh negara Teluk untuk berbagai usaha maupun oleh Singapura untuk pendaftaran perusahaan milik Warga Negara Asing yang didaftarkan di sana. "Saya belum tahu mana opsi yang terbaik. Harus dikaji mendalam dulu," pungkasnya.
"Para jagoan start-up memang biasanya bukan pengusaha mapan atau yang tergolong paling kaya di satu negara. Di Indonesia juga sama," ujarnya kepada SINDOnews, Senin (28/1/2019).
Sehingga, dia menilai wajar jika para start-up itu berharap ada investor yang membeli saham atau menyuntik dana setelah program atau aplikasi kreasinya populer. "Entah investor domestik maupun asing," kata Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu.
Karena itu, kata dia, dari sisi logika bisnis, penguasaan asing terhadap Unicorn Indonesia tidak terelakkan. "Kreator start up ingin cashing in dan sekaligus berkembang besar, pemodal besar asing melihat peluang investasi dan pasar Indonesia yang besar. Supply ketemu demand, deal terjadi," katanya.
Masalahnya, kata Drajad, data itu sekarang semakin mahal nilainya. Dia melanjutkan, bukan hanya secara bisnis dan finansial belaka, tapi bahkan secara politik, strategis dan keamanan negara.
"Karena itu sudah seharusnya negara hadir dan membuat rambu-rambu. Daya tarik investasi dan pasar harus tetap dijaga, tapi politik, strategis dan keamanan jangan sampai dikorbankan. Harus ada keseimbangan," tuturnya.
Adapun caranya, menurut dia, banyak opsinya. "Tapi memang harus diuji agar keseimbangan di atas tidak rusak. Mungkin bisa memakai saham Merah Putih. Bisa pola penguasaan operasional," imbuhnya.
Selain itu, menurut dia, bisa pola penanggung jawab domestik seperti yang sekarang dipakai oleh negara Teluk untuk berbagai usaha maupun oleh Singapura untuk pendaftaran perusahaan milik Warga Negara Asing yang didaftarkan di sana. "Saya belum tahu mana opsi yang terbaik. Harus dikaji mendalam dulu," pungkasnya.
(akr)