Permudah Akses Investasi, Rapat Online Kementerian Tertahan Pemilu

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menerangkan, realisasi rencana membuat rapat online kementerian masih harus menunggu hasil pemilu tahun ini. Ide tersebut merupakan salah satu upaya BKPM dalam reformasi birokasi untuk memberikan kemudahan serta diyakini dapat mendongkrak serta mempermudah investasi.

"Terus terang perbaikan pola kerja ini relevan dalam reformasi birokrasi. Banyak ide kami, tapi menunggu proses lewatnya pemilu karena ini tahun politik. Masa kampanye sensitif. Banyak modernisasi pola kerja, kita modernisasi secara menang-menang, tidak ada penurunan, hanya ada peningkatan," terang dia di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Menurut Thomas, masa pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung beberapa bulan lagi tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan. Padahal, terobosan ini berdampak positif ke dunia kerja. BKPM mendorong rapat kementerian melalui video conference atau online, lantaran diyakini bisa bikin hemat anggaran pemerintah.

Tom Lembong memberikan contoh bahwa tak hanya pemerintah, para notaris juga bisa mengadopsi platform baru tersebut. Sehingga, bisa mempermudah akses investasi di Tanah Air. Perbaikan sistem ini, lanjutnya bisa menimbulkan efisiensi luar biasa karena membuat tidak buang-buang waktu karena macet untuk ke kantor notaris.

"Melalui video mempercepat proses notarisasi dari akte pendirian PT secara drastis. Sekarang video conference gratis pakai kamera smartphone, tidak ada tambahan ongkos," paparnya.