Kementan Tegaskan Komitmen Perangi Mafia Bawang Putih

Rabu, 03 April 2019 - 11:34 WIB
Kementan Tegaskan Komitmen...
Kementan Tegaskan Komitmen Perangi Mafia Bawang Putih
A A A
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) gencar mengejar target mencapai swasembada bawang putih. Tercatat, Indonesia pernah swasembada bawang putih pada tahun 1994 di mana kebutuhan konsumsi mampu dipasok dari luas tanam yang mencapai 22.000 hektare (ha).

"Namun seiring berjalannya waktu, impor semakin membanjir dan petani semakin enggan tanam, pada 2014 tinggal 1.000 ha saja dan impornya 97% dari kebutuhan," ungkap Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementan M Ismail Wahab di Jakarta, Rabu (3/4/2019).

Ismail menjelaskan selama 23 tahun, kebutuhan bawang putih Indonesia tergantung dari impor. Selama pembiaran impor itu, kata dia, keuntungan yang diperoleh importir amat besar.

"Untungnya triliunan, impor dari China sekitar 560.000 ton dengan harga Rp5.000-6.000 per kg dan dijual ke pasaran Rp20.000-30.000 per kg, bahkan pernah Rp40.000-60.000 per kg," terangnya.

Oleh karena itu, Ismail menyebutkan Importir meraup untung dan semena-mena merugikan rakyat. Padahal Indonesia memiliki potensi lahan 600.000 ha yang tersebar di 110 kabupaten. Sementara, untuk mencapai swasembada hanya dibutuhkan luas tanam 69.000 ha saja.

Untuk itu, sambung Ismail, pada era Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, tengah gencarkan program tanam bawang putih dari APBN maupun wajib tanam 5% dari importir. Kementan melaksanakan program itu dengan ketat, sehingga hasilnya luas tanam naik tajam pada 2018 mencapai 11.000 ha atau naik 1.100% dari 2014.

"Hasil panen bawang putih yang tanam 2018 seluruhnya diproses dijadikan benih dan akan ditanam lagi pada 2019 seluas 20.000-30.000 ha," tuturnya. Selanjutnya, kata Ismail, akan ditanam lagi pada tahun 2020 luasnya mencapai 70.000-90.000 ha hingga swasembada tercapai pada akhir 2021.

Ismail menambahkan, Kementan bekerja keras mengejar target tanam dan wajib tanam importir. Semuanya dipantau ketat agar tak terjadi penyelewengan. Dia menceritakan, tahun lalu ada staf Kementan yang coba disogok oleh oknum importir supaya lolos dari wajib tanam. "Setelah ditolak. Kami tindak tegas importir yang mangkir wajib tanam, langsung di-blacklist!" tegasnya.

Tindakan tegas terhadap mafia bawang menurutnya telah dibuktikan dengan dimasukkannya 15 perusahaan importir bawang ke dalam daftar hitam. "Dalam waktu dekat akan di-blacklist lagi beberapa importir yang nakal dan akan kami laporkan ke Satgas Pangan Polri," ujarnya.
(fjo)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Bantah Stok Bawang Putih...
Bantah Stok Bawang Putih Menipis, Kementan: Aman Sampai Lebaran
Pengamat: Pemerintah...
Pengamat: Pemerintah Perlu Sinkronkan Aturan Impor Bawang Putih
Presiden Prabowo Diminta...
Presiden Prabowo Diminta Berantas Mafia Impor Bawang Putih
Stok Bawang Putih Menipis,...
Stok Bawang Putih Menipis, Harga Terus Merangkak
Kisruh Impor Bawang...
Kisruh Impor Bawang Putih, DPR Akan Telusuri Penerbitan SPI
Tanam Bawang di Food...
Tanam Bawang di Food Estate Humbahas Gagal, Komisi IV DPR Bakal Cek Lapangan
Berita Terkini
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Turunkan Harga Dex Series dan Sesuaikan Harga Pertamax Turbo Mulai 1 Juni
3 menit yang lalu
Rupiah Pagi Ini Ambruk...
Rupiah Pagi Ini Ambruk ke Rp17.885 per Dolar AS, Apa Pemicunya?
1 jam yang lalu
Lippoland Raih Top CSR...
Lippoland Raih Top CSR Awards 2026, Perkuat Komitmen Implementasi ESG
1 jam yang lalu
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp25.000 per Gram, Simak Rinciannya
2 jam yang lalu
One Global Capital Gelar...
One Global Capital Gelar Roadshow, Hadir di Kota Utama Indonesia dan Asia
3 jam yang lalu
Aktivitas Pabrik di...
Aktivitas Pabrik di China Memburuk, Sinyal Peringatan bagi Ekonomi Dunia
3 jam yang lalu
Infografis
Logo HUT ke-80 RI, Ini...
Logo HUT ke-80 RI, Ini Penjelasan Angka 80 Warna Merah-Putih dengan Garis Infinity
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved