Sri Mulyani: Peningkatan SDM Terkendala Alokasi Anggaran Pendidikan
Kamis, 11 April 2019 - 10:41 WIB
Sri Mulyani: Peningkatan SDM Terkendala Alokasi Anggaran Pendidikan
A
A
A
JAKARTA - Revolusi industri 4.0 memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan secara luas. Namun tantangan yang dihadapi negara berkembang ini, termasuk Indonesia dalam mewujudkan transformasi di era digital adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dalam memberikan kuliah umum di Cornell University, Amerika Serikat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengangkat topik peningkatan SDM di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Untuk menjawab tantangan pembangunan SDM, kata Sri Mulyani, pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.
"Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%, anggaran kesehatan 5% dan anggaran jaring pengaman sosial sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," ujar Sri Mulyani di Washington, Amerika Serikat, dalam keterangan yang diterima SINDOnews di Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Menurut dia, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membelanjakan anggaran pendidikan. Tantangan tersebut antara lain: pertama, membelanjakan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di wilayah Indonesia.
Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan anggaran yang telah didesentralisasi, yang memerlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, bagaimana pendidikan menghasilkan keterampilan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan industri.
"Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan fiskal dapat memberikan insentif untuk mendorong partisipasi pihak swasta dalam pendidikan," katanya.
Dia menegaskan dalam kebijakan fiskal, pemerijtah telah memberikan beberapa mekanisme insentif, antara lain insentif pengecualian pajak untuk buku literatur, insentif pajak untuk riset dan pelatihan vokasi.
"Kami juga membuat sovereign wealth fund untuk pendidikan, dimana dalam periode 10 tahun telah menghasilkan banyak hal. Kami bisa mengirimkan 25.000 mahasiswa ke universitas terbaik di dunia termasuk Cornell University. Kami juga membuat sovereign wealth fund untuk riset sebagai sarana alumni dan swasta untuk menguatkan riset dan development," jelas Menkeu.
Di bidang kesehatan, pemerintah dihadapkan pada persoalan stunting yang masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Pemerintah telah bekerjasama dengan World Bank untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah membuat universal health coverage untuk mengatasi berbagai masalah di bidang kesehatan.
Menkeu menekankan bahwa tantangan terbesar dalam peningkatan kualitas SDM tidak terletak pada anggaran atau kebijakan, tetapi pada eksekusinya.
"Hasil belanja untuk SDM tidak terlihat secara langsung dan membutuhkan waktu lama. Isu SDM juga harus diatasi dengan teknologi. Kami berharap, isu ini dapat terus didiskusikan, termasuk dengan akademisi," katanya.
Agar kebijakan pengembangan SDM dapat terus dilakukan, pemerintah memerlukan dukungan masyakarat, salah satunya melalui pajak. Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi wajib pajak.
"Namun pajak juga bukan semata-mata untuk penerimaan. Kami menggunakan instrumen pajak dan kebijakan fiskal untuk memberikan insentif kepada orang yang tepat," tegas Sri Mulyani.
Dalam memberikan kuliah umum di Cornell University, Amerika Serikat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengangkat topik peningkatan SDM di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Untuk menjawab tantangan pembangunan SDM, kata Sri Mulyani, pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.
"Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%, anggaran kesehatan 5% dan anggaran jaring pengaman sosial sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," ujar Sri Mulyani di Washington, Amerika Serikat, dalam keterangan yang diterima SINDOnews di Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Menurut dia, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membelanjakan anggaran pendidikan. Tantangan tersebut antara lain: pertama, membelanjakan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di wilayah Indonesia.
Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan anggaran yang telah didesentralisasi, yang memerlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, bagaimana pendidikan menghasilkan keterampilan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan industri.
"Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan fiskal dapat memberikan insentif untuk mendorong partisipasi pihak swasta dalam pendidikan," katanya.
Dia menegaskan dalam kebijakan fiskal, pemerijtah telah memberikan beberapa mekanisme insentif, antara lain insentif pengecualian pajak untuk buku literatur, insentif pajak untuk riset dan pelatihan vokasi.
"Kami juga membuat sovereign wealth fund untuk pendidikan, dimana dalam periode 10 tahun telah menghasilkan banyak hal. Kami bisa mengirimkan 25.000 mahasiswa ke universitas terbaik di dunia termasuk Cornell University. Kami juga membuat sovereign wealth fund untuk riset sebagai sarana alumni dan swasta untuk menguatkan riset dan development," jelas Menkeu.
Di bidang kesehatan, pemerintah dihadapkan pada persoalan stunting yang masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Pemerintah telah bekerjasama dengan World Bank untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah membuat universal health coverage untuk mengatasi berbagai masalah di bidang kesehatan.
Menkeu menekankan bahwa tantangan terbesar dalam peningkatan kualitas SDM tidak terletak pada anggaran atau kebijakan, tetapi pada eksekusinya.
"Hasil belanja untuk SDM tidak terlihat secara langsung dan membutuhkan waktu lama. Isu SDM juga harus diatasi dengan teknologi. Kami berharap, isu ini dapat terus didiskusikan, termasuk dengan akademisi," katanya.
Agar kebijakan pengembangan SDM dapat terus dilakukan, pemerintah memerlukan dukungan masyakarat, salah satunya melalui pajak. Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi wajib pajak.
"Namun pajak juga bukan semata-mata untuk penerimaan. Kami menggunakan instrumen pajak dan kebijakan fiskal untuk memberikan insentif kepada orang yang tepat," tegas Sri Mulyani.
(ven)
Lihat Juga :
