Anggaran Program Tiga Kartu Sakti Mulai Dibahas

BOGOR - Pemerintah mulai membahas alokasi anggaran tiga kartu sakti yang menjadi program Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye lalu.

Tiga kartu sakti tersebut adalah kartu sembako murah, kartu prakerja, dan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah. “Berbagai program-program yang selama ini sudah disampaikan untuk ditampung. Seperti kartu sembako, kartu KIP kuliah, kartu pra-kerja. Kami mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk 2020,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.

Dia mengatakan untuk kartu pra-kerja dan KIP kuliah merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Seperti diketahui tahun depan pembangunan SDM masih akan menjadi prioritas.

“KIP kuliah, maupun kartu pra-kerja ini akan dikoordinasikan dengan menteri terkait,” ujarnya. Sementara itu, kartu sembako murah akan di-redesign bersama program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT).

Hal ini diharapkan akan semakin mempermudah masyarakat. “Untuk bisa dibuat jadi satu kartu agar bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari secara affordable,” ungkapnya.

Mengenai total anggaran sumber daya manusia (SDM) tahun 2020, dia mengatakan akan besar sekali. Misalnya untuk pendidikan saja dipastikan minimal 20% dari APBN. Lalu untuk dana abadi penelitian juga akan dinaikkan dari saat ini sebesar Rp1 triliun.

Selain itu, juga akan ada anggaran untuk dana abadi kebudayaan. “Kemudian untuk meno pang universitas agar mampu berkompetisi menjadi ranking 100 besar atau bahkan lebih baik lagi, akan dibentuk anggaran pendidikan semacam itu.

Kalau presiden memang mengharapkan penelitian yang tersebar di berbagai institusi agar dikonsolidasikan Kemenristek-Dikti. Dan seka rang ada 10 program prioritas, berapa jumlah anggarannya nanti kita lihat,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembangunan SDM dapat terkonsolidasi dengan baik. Selain itu, juga anggaran yang dialokasikan nantinya bisa tepat sasaran.

“Pelaksanaan bisa sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan sehingga benar terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja kita. Kita betul-betul memiliki peta jalan yang jelas dan terukur. Dan hasilnya betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dia juga meminta agar ada insentif bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pendidikan vokasi dan pelatihan. Meskipun ini sudah direalisasikan, Jokowi ingin agar lebih masif lagi pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.

Iuran dan Jumlah PBI Bakal Dinaikkan
Pemerintah saat ini tengah membahas rencana kenaikan iuran ataupun jumlah penerima bantuan iuran (PBI). Namun, rencana ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP). Seperti diketahui, PBI merupakan segmen masyarakat yang iuran layanan BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah.

Diharapkan kebijakan ini dapat menutup defisit BPJS Kesehatan yang selalu terjadi. “BPJS kesehatan kita akan review berdasarkan audit dari BPKP. Namun, kita sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI pemerintah, dari yang sekarang ini Rp23.000 menjadi lebih tinggi lagi,” kata Menkeu di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.

Sri Mulyani mengaku belum dapat memastikan besaran angka iuran PBI setelah ada kenaikan. Namun, dia memastikan bahwa rencana itu tengah dimatangkan. “Belum ditetapkan, namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan,” ungkapnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga akan menaikan jumlah penerima PBI. Saat ini jumlah penerima PBI sebanyak 96,8 juta. “Juga jumlah penerimanya dinaikkan jadi di atas 100 juta orang,” ujarnya. (Dita Angga)