Sri Mulyani Minta Kontribusi UMKM ke Pajak Semakin Besar

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak semakin meningkat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan anggaran untuk mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai pos dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).

Diantaranya, lewat subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro lewat Pusat Investasi Pemerintah (PIP), kredit dana bergulir melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, hingga insetif fiskal penurunan PPh final UMKM menjadi 0,5% dari 1%.

"Ada juga pendanaan dari perusahaan-perusahaan BUMN CSR. Itu semua bentuk kepedulian negara terhadap UMKM," ujar Sri Mulyani di Gedung Ditjen Pajak, Selasa (30/4/2019).

Oleh sebab itu, Kemenkeu menginginkan UMKM bisa meningkatkan kontribusinya pada penerimaan negara. Hal ini dilakukan dengan membina UMKM agar naik kelas menjadi usaha formal yang memiliki pembukuan jelas dan membayar pajak sesuai kewajibannya.

"Ini keinginan kita agar UMKM semakin lama semakin berubah, menjai pelaku ekonomi yang makin formal," katanya.

Saat ini, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melakukan kerjasama dengan 27 institusi untuk pemberian pelatihan dan bimbingan terkait penyusunan laporan keuangan dan perpajakan. Dengan demikian, kontribusi pajak dari UMKM bisa semakin terdorong.

"Berharap ada kenaikan jumlah pembayaran pajak terutama kontribusi dari pelaku usaha kecil dan indvidual, sehingga bukan hanya dari koorporasi," ujar dia.

Sri Mulyani pun meminta Ditjen Pajak meningkatkan pelayanannya kepada wajib pajak, khususnya UMKM. Dengan begitu, kemudahan pelayanan pajak semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak.

"Kalau terlalu sulit dan enggak efisien, bahkan timbulkan persoalan ekses ketakutan, maka Ditjen Pajak memiliki pekerjaan rumah yang besar," katanya.