Lantik Dirjen Perbendaharaan Baru, Menkeu Minta Optimalkan Belanja Negara
Lantik Dirjen Perbendaharaan Baru, Menkeu Minta Optimalkan Belanja Negara
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik Andin Hadiyanto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) menggantikan Marwanto Harjowiryono yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilaksanakan di auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mari’e Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Menkeu berharap Dirjen Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di Indonesia, selalu menjaga governance dalam menyalurkan belanja negara.
"Saya berharap sinergi antara DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diharapkan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan, dengan demikian, setiap rupiah uang negara dapat memberikan manfaat dan efek berganda kepada masyarakat," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (22/7/2019)
DJPb juga dituntut terus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecepatan internet. "Saya ingin DJPb terus melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin DJPb mampu menciptakan lingkungan kerja modern berbasis teknologi," lanjutnya.
Kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, aman dan andal. Karenanya terang dia APBN juga harus terus dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang wajib dilakukan saat ini.
Sampai dengan 30 Juni 2019, pendapatan negara tercapai Rp898,8 triliun atau 41,5% dari target. Sementara belanja yang sudah dikeluarkan oleh seluruh KPPN hinggal akhir Juni adalah sebesar Rp1.034,5 triliun atau 42% dari target tahun 2019. Dibanding tahun sebelumnya, nilai belanja ini tumbuh sebesar 9,6%.
Selain itu, berbagai tugas dan tanggungjawab juga telah menunggu untuk menjadi fokus Dirjen yang baru, antara lain mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, serta memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Ditjen Perbendaharaan juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
"Kita (Kementerian Keuangan) harus terus memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Hal ini penting karena APBN harus bisa menjadi alat untuk memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia," tandasnya.
Selain melantik Dirjen Perbendaharaan, Menkeu juga melantik Muhammad Agus Rofyudin sebagai Kepala Lembaga National Single Window yang memiliki tugas pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.
Menkeu berharap Dirjen Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di Indonesia, selalu menjaga governance dalam menyalurkan belanja negara.
"Saya berharap sinergi antara DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diharapkan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan, dengan demikian, setiap rupiah uang negara dapat memberikan manfaat dan efek berganda kepada masyarakat," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (22/7/2019)
DJPb juga dituntut terus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecepatan internet. "Saya ingin DJPb terus melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin DJPb mampu menciptakan lingkungan kerja modern berbasis teknologi," lanjutnya.
Kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, aman dan andal. Karenanya terang dia APBN juga harus terus dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang wajib dilakukan saat ini.
Sampai dengan 30 Juni 2019, pendapatan negara tercapai Rp898,8 triliun atau 41,5% dari target. Sementara belanja yang sudah dikeluarkan oleh seluruh KPPN hinggal akhir Juni adalah sebesar Rp1.034,5 triliun atau 42% dari target tahun 2019. Dibanding tahun sebelumnya, nilai belanja ini tumbuh sebesar 9,6%.
Selain itu, berbagai tugas dan tanggungjawab juga telah menunggu untuk menjadi fokus Dirjen yang baru, antara lain mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, serta memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Ditjen Perbendaharaan juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
"Kita (Kementerian Keuangan) harus terus memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. Hal ini penting karena APBN harus bisa menjadi alat untuk memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia," tandasnya.
Selain melantik Dirjen Perbendaharaan, Menkeu juga melantik Muhammad Agus Rofyudin sebagai Kepala Lembaga National Single Window yang memiliki tugas pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.
(akr)
Explore More