Aturan Main Tax Allowance Bakal Diperbaharui Kemenkeu

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berencana memperbarui aturan tax allowance atau investment allowance sebagai bentuk keringanan pajak yang didasarkan pada nilai pengeluaran atas investasi yang memenuhi kualifikasi. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengatakan, perubahan insentif fiskal yakni mengenai implikasi aturan main menjadi poin utama revisi ketentuan insentif agar investor lebih tertarik.

"Jadi pembaruan atas PP No.9/2016 dilakukan agar pelaku usaha lebih tertarik untuk memanfaatkan fasilitas tax allowance. Arah dari revisi aturan tersebut akan serupa dengan insentif tax holiday," ujar Rofyanto di Gedung BI ,Jakarta, Senin (12/8/2019)

Dia menambahka, revisi tax holiday dengan PMK 35/2018 itu sangat signifikan. Aturan yang sama akan kita terapkan untuk tax allowance. "Kita siapkan ketentuan yang perlu kita lihat lebih lanjut adalah bagaimana implementasinya di lapangan," jelasnya.

Sebagai informasi, sejak PMK 35/2018 berlaku, sudah 31 wajib pajak yang mendapatkan fasilitas tax holiday. Nilai komitmen investasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp354,7 triliun dan akan menyerap 22.037 tenaga kerja.

Fasilitas tax allowance ini diberikan pemerintah kepada 180 wajib pajak dengan menerbitkan 158 surat keputusan (SK). Fasilitas tax allowance tersebut sudah direalisasikan oleh 71 wajib pajak melalui 82 SK. Adapun nilai realisasi investasi yang dilakukan melalui insentif tax allowance ini senilai Rp181,6 triliun.