Perbaiki SDM dan Pemerataan, Belanja Negara Rp2.528,8 Triliun di RAPBN 2020
Jum'at, 16 Agustus 2019 - 16:28 WIB
Perbaiki SDM dan Pemerataan, Belanja Negara Rp2.528,8 Triliun di RAPBN 2020
A
A
A
JAKARTA - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2020 diproyeksi mencapai Rp2.528,8 triliun atau sekitar 14,5% dari PDB. Belanja negara itu diterangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial.
Dia juga menambahkan, belanja negara juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor melalui peningkatan daya saing dan produktivitas serta infrastruktur. "Ini untuk melanjutkan program perlindungan sosial serta menjawab tantangan demografi. Serta untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal," jelas Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan pada pengurangan ketimpangan antarwilayah. Ditambah bakal melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.
"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," paparnya
Menurutnya apabila hal ini dibiarkan berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu, rencana pemindahan Ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. "Sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," terang Jokowi.
Dia juga menambahkan, belanja negara juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor melalui peningkatan daya saing dan produktivitas serta infrastruktur. "Ini untuk melanjutkan program perlindungan sosial serta menjawab tantangan demografi. Serta untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal," jelas Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan pada pengurangan ketimpangan antarwilayah. Ditambah bakal melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.
"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," paparnya
Menurutnya apabila hal ini dibiarkan berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu, rencana pemindahan Ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. "Sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," terang Jokowi.
(akr)
Lihat Juga :
