Musim Kemarau Jadi Momen Tepat Sosialisasi AUTP
A
A
A
JAKARTA - Kemarau di sejumlah daerah Indonesia yang terjadi saat ini, memang menjadi ancaman tersendiri bagi petani. Tapi kini, petani tak perlu khawatir karena pemerintah telah memfasilitasi dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Musim kemarau yang menyebabkan lahan petani kekeringan menjadi momentum meningkatkan sosialisasi Asuransi Pertanian.
Dengan adanya AUTP, petani yang terkena musibah banjir dan kekeringan bisa mendapatkan ganti rugi. Dengan membayar premi hanya Rp36 ribu per hektar per musim, petani yang sawahnya terkena bencana banjir, kekeringan dan serangan OPT (organisme pengganggu tanaman) dapat klaim (ganti) Rp6 juta per ha.
"AUTP ini akan terus kami sosialisaikan ke petani. Karena ini menjadi bentuk perlindungan kepada mereka dan saat ini sudah banyak petani yang menjadi anggota AUTP," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (PSP), Sarwo Edhy di Jakarta, Senin (19/8/2019).
Dalam program asuransi pertanian, pada 2019, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp163,2 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Rp144 miliar untuk AUTP dan Rp19,2 miliar untuk AUTS/AUTK.
Besaran premi Rp180 ribu per ha. Dari jumlah premi tersebut petani hanya diwajibkan membayar 20% atau Rp36 ribu per ha. Sedangkan 80% sisanya atau Rp144 ribu disubsidi pemerintah. Dengan klaim yang dapat diterima oleh petani sebesar Rp6 juta per ha.
Untuk AUTS dan AUTK, besaran premi ditetapkan Rp200 ribu per ekor. Jumlah tersebut terdiri atas premi swadaya 20% atau Rp40 ribu per ekor. Sedangkan 80% sisanya atau Rp160 ribu per ekor merupakan premi subsidi. Nilai pertanggungan ditetapkan sebesar Rp10 juta per ekor.
Strategi Genjot Serapan
Pemerintah menargetkan AUTP pada 2019 seluas 1 juta hektar. Namun Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP Kementan, Indah Megahwati, mengakui target AUTP memang belum tercapai. Hingga kini baru terealisasi 290.211,96 ha atau 29,02%. Sementara itu, untuk AUTS/AUTK pada 2019, ditargetkan menjangkau 120 ribu ekor. Dari target tersebut baru terealisasi 14.219 ekor.
Menurut Indah, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah sosialisasi yang belum maksimal. Untuk menggenjot peserta AUTP, Kementerian Pertanian telah menyiapkan strategi.
"Target saya dalam 2 bulan ini menyelesaikan asuransi AUTP dan AUTS bisa mencapai 90% di September. Kita akan jemput bola, dengan pararel melakukan kegiatan terutama di tiga Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah," ujar Indah.
Selain itu, lanjut Indah, pihaknya juga akan meningkatkan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP). Sebab sistem pendaftaran online akan mempermudah petani mengikuti program asuransi pertanian, baik AUTP maupun AUTS/AUTK.
"Mengenai asuransi, sekarang online. Kita akan melihat lagi seperti apa aplikasinya. Selain ada asuransi, nanti akan ada kegiatan lainnya di online untuk kesejahteraan petani, ini sedang kita rancang," tambahnya.
Indah juga mengaku jumlah peserta (petani) belum mencapai target bukan semata karena petani tidak mau mengikuti program asuransi. Namun ada penyebab lainnya, seperti penyuluh pertanian dan pihak asuransi yang kurang mensosialisasikan ke petani. "Karena aplikasi barunya online, dan masih ada beberapa kendala, seperti penyuluh yang belum paham juga termasuk sinyal yang sulit," katanya.
Karena itu, Indah mengungkapkan, pada 2020, pihaknya akan memberikan penyuluh pertanian insentif pulsa untuk kegiatan penyuluhan asuransi pertanian dan Kartu Tani. "Kita harapkan bisa diluncurkan kegiatan ini tahun 2019," ujarnya.
Untuk percepatan penyerapan asuransi pertanian, Indah mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk mengetahui kawasan mana saja yang memiliki peluang besar untuk memperoleh konsumen. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan provinsi yang menjadi sasaran awal.
"Kami akan ke Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan untuk memasukkan agenda. Karena mereka dapat bantuan untuk program SERASI, jadi supaya mereka juga masuk asuransi. Kita jemput bola bersama pihak asuransi," ungkap Indah.
Dengan adanya AUTP, petani yang terkena musibah banjir dan kekeringan bisa mendapatkan ganti rugi. Dengan membayar premi hanya Rp36 ribu per hektar per musim, petani yang sawahnya terkena bencana banjir, kekeringan dan serangan OPT (organisme pengganggu tanaman) dapat klaim (ganti) Rp6 juta per ha.
"AUTP ini akan terus kami sosialisaikan ke petani. Karena ini menjadi bentuk perlindungan kepada mereka dan saat ini sudah banyak petani yang menjadi anggota AUTP," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (PSP), Sarwo Edhy di Jakarta, Senin (19/8/2019).
Dalam program asuransi pertanian, pada 2019, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp163,2 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Rp144 miliar untuk AUTP dan Rp19,2 miliar untuk AUTS/AUTK.
Besaran premi Rp180 ribu per ha. Dari jumlah premi tersebut petani hanya diwajibkan membayar 20% atau Rp36 ribu per ha. Sedangkan 80% sisanya atau Rp144 ribu disubsidi pemerintah. Dengan klaim yang dapat diterima oleh petani sebesar Rp6 juta per ha.
Untuk AUTS dan AUTK, besaran premi ditetapkan Rp200 ribu per ekor. Jumlah tersebut terdiri atas premi swadaya 20% atau Rp40 ribu per ekor. Sedangkan 80% sisanya atau Rp160 ribu per ekor merupakan premi subsidi. Nilai pertanggungan ditetapkan sebesar Rp10 juta per ekor.
Strategi Genjot Serapan
Pemerintah menargetkan AUTP pada 2019 seluas 1 juta hektar. Namun Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP Kementan, Indah Megahwati, mengakui target AUTP memang belum tercapai. Hingga kini baru terealisasi 290.211,96 ha atau 29,02%. Sementara itu, untuk AUTS/AUTK pada 2019, ditargetkan menjangkau 120 ribu ekor. Dari target tersebut baru terealisasi 14.219 ekor.
Menurut Indah, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah sosialisasi yang belum maksimal. Untuk menggenjot peserta AUTP, Kementerian Pertanian telah menyiapkan strategi.
"Target saya dalam 2 bulan ini menyelesaikan asuransi AUTP dan AUTS bisa mencapai 90% di September. Kita akan jemput bola, dengan pararel melakukan kegiatan terutama di tiga Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah," ujar Indah.
Selain itu, lanjut Indah, pihaknya juga akan meningkatkan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP). Sebab sistem pendaftaran online akan mempermudah petani mengikuti program asuransi pertanian, baik AUTP maupun AUTS/AUTK.
"Mengenai asuransi, sekarang online. Kita akan melihat lagi seperti apa aplikasinya. Selain ada asuransi, nanti akan ada kegiatan lainnya di online untuk kesejahteraan petani, ini sedang kita rancang," tambahnya.
Indah juga mengaku jumlah peserta (petani) belum mencapai target bukan semata karena petani tidak mau mengikuti program asuransi. Namun ada penyebab lainnya, seperti penyuluh pertanian dan pihak asuransi yang kurang mensosialisasikan ke petani. "Karena aplikasi barunya online, dan masih ada beberapa kendala, seperti penyuluh yang belum paham juga termasuk sinyal yang sulit," katanya.
Karena itu, Indah mengungkapkan, pada 2020, pihaknya akan memberikan penyuluh pertanian insentif pulsa untuk kegiatan penyuluhan asuransi pertanian dan Kartu Tani. "Kita harapkan bisa diluncurkan kegiatan ini tahun 2019," ujarnya.
Untuk percepatan penyerapan asuransi pertanian, Indah mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk mengetahui kawasan mana saja yang memiliki peluang besar untuk memperoleh konsumen. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan provinsi yang menjadi sasaran awal.
"Kami akan ke Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan untuk memasukkan agenda. Karena mereka dapat bantuan untuk program SERASI, jadi supaya mereka juga masuk asuransi. Kita jemput bola bersama pihak asuransi," ungkap Indah.
(ven)