Subsidi BBM Solar Terancam Jebol, Kemenkeu Ogah Tambah Anggaran

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, tidak akan menambah anggaran untuk mengatasi kuota BBM Solar subsidi yang berlebihan dan berpotensi jebol. Ini mengingat kuota BBM Solar subsidi diprediksi melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2019.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, segera meminta daftar dan keterangan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) soal jebolnya kuota BBM Solar subsidi. Hal ini agar jebolnya subsidi solar tidak akan membebani APBN.

"Ada waktu beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun ini bagi BPH Migas untuk mengatur volume penyaluran solar subsidi di seluruh Indonesia. Kita lihat persisnya. Case-nya bagaimana. Harusnya ini bisa dikendalikan volumenya. Tentu ini kan masalahnya di volume, bagaimana supaya bisa lebih tepat sasaran," ujar Askolani di Jakarta

Menurutnya pengaturan volume penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya yang lebih baik ketimbang menambah anggaran subsidi. "Ya pokoknya kita belum bisa untuk tambah anggaran itu, kalau bisa dikendalikan volume penyalurannya," jelasnya

Sebagai informasi, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tahun ini berpotensi jebol. Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas realisasi volume BBM bersubsidi jenis solar sampai Juli 2019 sebesar 9,04 juta kiloliter (kl) dan diproyeksikan sampai akhir tahun 2019 sebesar 15,31-15,94 juta kl.

Artinya, ada potensi kuota berlebih sebesar 0,8-1,4 juta kl atau berpotensi 5,5-9,6%. Sementara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, kuota BBM bersubsidi jenis solar ditetapkan sebesar 14,5 juta kl. Adapun jumlah kuota tersebut lebih kecil dibandingkan pada 2018 sebesar 15,62 juta kl.