Defisit APBN 2019 Capai Rp183,71 Triliun, Sri Mulyani Sebut Masih Rendah
Senin, 26 Agustus 2019 - 14:35 WIB
Defisit APBN 2019 Capai Rp183,71 Triliun, Sri Mulyani Sebut Masih Rendah
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2019 mencapai Rp183,71 triliun atau sekitar 1,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, angka tersebut lebih rendah dari pada rata-rata defisit selama tiga tahun terakhir yang mencapai Rp202,97 triliun.
"Rasio defisit terhadap PDB pun masih terjaga di bawah batas 3%," ujar Menkeu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (26/8/2019)
Dia menambahkan, posisi keseimbangan primer pada Juli 2019 berada pada posisi negatif Rp25,08 triliun, lebih baik dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga Juli 2019 mencapai Rp229,73 triliun.
"Dengan realisasi pembiayaan tersebut, selama dua bulan terakhir ini rasio utang terhadap PDB terjaga pada kisaran 29,5 persen, jauh di bawah batas 60 persen sebagaimana Ketentuan Undang-undang Keuangan Negara," jelasnya.
Sebagai informasi, belanja negara sampai dengan akhir Juli 2019 mencapai Rp1.236,54 triliun (50,2 persen dari pagu APBN), meningkat 7,93% (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Juli 2019 mengalami peningkatan sebesar 9,24% (yoy), terutama diakibatkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai Rp75,08 triliun (73,6% dari pagu) atau meningkat sebesar 33,5% (yoy).
Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sejak awal tahun, antara lain melalui pencairan Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan premi bagi PBI JKN tahun 2019, realisasi bantuan pangan, dan realisasi Bansos lainnya seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi.
"Rasio defisit terhadap PDB pun masih terjaga di bawah batas 3%," ujar Menkeu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (26/8/2019)
Dia menambahkan, posisi keseimbangan primer pada Juli 2019 berada pada posisi negatif Rp25,08 triliun, lebih baik dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga Juli 2019 mencapai Rp229,73 triliun.
"Dengan realisasi pembiayaan tersebut, selama dua bulan terakhir ini rasio utang terhadap PDB terjaga pada kisaran 29,5 persen, jauh di bawah batas 60 persen sebagaimana Ketentuan Undang-undang Keuangan Negara," jelasnya.
Sebagai informasi, belanja negara sampai dengan akhir Juli 2019 mencapai Rp1.236,54 triliun (50,2 persen dari pagu APBN), meningkat 7,93% (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Juli 2019 mengalami peningkatan sebesar 9,24% (yoy), terutama diakibatkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai Rp75,08 triliun (73,6% dari pagu) atau meningkat sebesar 33,5% (yoy).
Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sejak awal tahun, antara lain melalui pencairan Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan premi bagi PBI JKN tahun 2019, realisasi bantuan pangan, dan realisasi Bansos lainnya seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi.
(akr)
Lihat Juga :
