Pemerintah Buka Investasi Asing Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru
Selasa, 03 September 2019 - 21:13 WIB
Pemerintah Buka Investasi Asing Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan bahwa pemerintah membuka investor asing berinvestasi untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru. Utamanya infrastruktur moda transportasi.
Budi Karya menerangkan, investasi asing dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Investasi untuk ibu kota baru ini terbuka bagi swasta dalam negeri maupun asing.
"Pada dasarnya, kami membuka skema KPBU. Jadi kalau asing mau masuk, sah-sah saja. Keberadaan (investor) asing tidak masalah," ujar Budi Karya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Ia menjelaskan, Kemenhub memang tengah merancang konsep transportasi massal di lokasi ibu kota baru, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Beberapa jenis transportasi massal yang dipertimbangkan Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT). Transportasi massal ini akan terhubung secara bertahap.
"Kalau saya mau usulkan, LRT dulu yang kami berikan kepada swasta, berdasarkan perhitungan Bappenas, pembangunan ibu kota baru membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun," jelasnya.
Saat ini, porsi pendanaan dari APBN hanya sebesar 19%, sisanya berasal dari investasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kita juga menggandeng BUMN untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Budi Karya menerangkan, investasi asing dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Investasi untuk ibu kota baru ini terbuka bagi swasta dalam negeri maupun asing.
"Pada dasarnya, kami membuka skema KPBU. Jadi kalau asing mau masuk, sah-sah saja. Keberadaan (investor) asing tidak masalah," ujar Budi Karya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Ia menjelaskan, Kemenhub memang tengah merancang konsep transportasi massal di lokasi ibu kota baru, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Beberapa jenis transportasi massal yang dipertimbangkan Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT). Transportasi massal ini akan terhubung secara bertahap.
"Kalau saya mau usulkan, LRT dulu yang kami berikan kepada swasta, berdasarkan perhitungan Bappenas, pembangunan ibu kota baru membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun," jelasnya.
Saat ini, porsi pendanaan dari APBN hanya sebesar 19%, sisanya berasal dari investasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kita juga menggandeng BUMN untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.
(ven)
