Garuda-KPK Gelar Forum Profesional Berintegritas Cegah Gratifikasi

JAKARTA - Maskapai Nasional Garuda Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan forum Profesional Berintegritas (PROFIT) dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara mengatakan, Garuda Indonesia berkomitmen untuk memperkuat penegakan budaya kerja profesional berintegritas dalam tata kelola pencegahan korupsi dan sistem manajemen anti suap serta gratifikasi yang dilaksanakan melalui sinergi bersama dengan KPK.

Ari Askhara menegaskan, Garuda Indonesia selalu berupaya menjalankan usaha dengan bersih dan penuh integritas. "Hal itu merupakan hal yang mutlak bagi entitas bisnis agar dapat terus tumbuh berkelanjutan, menguntungkan serta memiliki keunggulan bersaing jangka panjang," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Ari berharap pelaksanaan forum bisa berjalan berdasarkan upaya dalam penerapan kebijakan strategis serta business process perusahaan yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam memupuk budaya kerja profesional yang berintegritas.

Ari turut mengimbau seluruh jajarannya untuk menekankan pentingnya agar dapat memahami, merenung dan berpikir akan kecukupan pada diri. Hal itu menjadi prinsip dasar dari upaya pencegahan tindakan-tindakan yang mencederai komitmen GCG perusahaan.

"Kami harus saling mengingatkan dan menekankan integritas, karena integritas dan kejujuran merupakan prinsip yang paling penting dalam menjadi pribadi profesional berintegritas. Kejujuran adalah komitmen untuk menjalankan apa yang kita suarakan, sedangkan integritas adalah komitmen apa yang sudah dijalankan kepada diri kita maupun orang lain, dengan begitu tentu pemberantasan budaya korupsi akan berjalan dengan maksimal," pungkasnya.

Sebagai BUMN yang bergerak di industri penerbangan yang aturannya ketat, tegas dia, Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus menerapkan sistem manajemen anti suap yang komprehensif sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku. Mulai dari penegakan sistem pelaporan gratifikasi, komitmen pakta integritas, pelaporan harta kekayaan hingga whistle blowing system yang turut dimonitor penuh baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK.