BI Dukung Pengembangan Fintech, Pendekatan Perizinan Tak Lagi Dipakai
Senin, 23 September 2019 - 16:08 WIB
BI Dukung Pengembangan Fintech, Pendekatan Perizinan Tak Lagi Dipakai
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berencana mengubah pendekatan sandbox yang selama ini dipakai yakni regulatory approach alias pendekatan peraturan menjadi development approach atau pendekatan membangun, sebagai upaya mendorong perkembangan industri financial technology (fintech). Salah satu kemudahan yang diberikan oleh regulator untuk startup di bidang keuangan, yakni bila sebelumnya regulator hanya menunggu fintech mengajukan izin khususnya terkait payment sistem.
Namun kini dengan adanya inovasi tersebut regulator dan fintech berjalan beriringan terutama dengan adanya sistem pembayaran 2025. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dengan development approachment BI akan mengembangkan startup bersama regulator, aplikator, dan dunia usaha.
"Salah satu inovasi stabilisasi saya sampaikan, BI merubah pendekatan sandbox yang selama ini regulatory approach atau pendekatan peraturan menjadi development approach pendekatan membangun," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta Convention Center, Senin (23/9/2019).
Kehadiran Fintech, diharapkan dapat membantu pemerintah merealisasikan visi bangsa Indonesia di bidang sistem pembayaran. BI berupaya agar sistem pembayaran Indonesia pada 2025 bisa mengintegrasikan ekonomi keuangan digital secara end to end.
"Melalui sisi sistem pembayaran 2025 kita development approach, kita bergandengan tangan dengan pemerintah, OJK, asosiasi-asosiasi ini, dan juga dunia usaha untuk mari kita kembangkan startup secara bersama," kata dia.
BI sambung dia, ingin startup bisa merambah pasar tradisional, UMKM, operasi keuangan daerah hingga bantuan sosial elektronik. Kemudian untuk menghubungkannya dengan pelaku usaha di bidang keuangan, BI bisa menggunakan berbagai platform seperti open banking hingga fintech.
"Itu terus kita lakukan secara bersama sehingga BI itu bekerja sama dengan pemerintah, OJK, serta asosiasi mengembangkan ini. Ini salah satunya development approach, juga dengan beberapa pihak kita terus mempromosikan apakah di Jakarta, hingga berbagai daerah untuk mendorong penggunaan startup," ucapnya.
Dalam prosesnya, jika startup sudah siap menciptakan basis bisnisnya, maka BI selaku regulator akan mengarahkan regulasi yang pas untuk startup ini. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi keuangan digital.
"Kalau regulasi terkait payment sistem ke bank Indonesia, kalau regulasi yang terkait dengan Jasa Keuangan lain seperti crowdfunding, P2P lending itu tentu saja akan ke OJK," jelasnya.
Namun kini dengan adanya inovasi tersebut regulator dan fintech berjalan beriringan terutama dengan adanya sistem pembayaran 2025. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dengan development approachment BI akan mengembangkan startup bersama regulator, aplikator, dan dunia usaha.
"Salah satu inovasi stabilisasi saya sampaikan, BI merubah pendekatan sandbox yang selama ini regulatory approach atau pendekatan peraturan menjadi development approach pendekatan membangun," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta Convention Center, Senin (23/9/2019).
Kehadiran Fintech, diharapkan dapat membantu pemerintah merealisasikan visi bangsa Indonesia di bidang sistem pembayaran. BI berupaya agar sistem pembayaran Indonesia pada 2025 bisa mengintegrasikan ekonomi keuangan digital secara end to end.
"Melalui sisi sistem pembayaran 2025 kita development approach, kita bergandengan tangan dengan pemerintah, OJK, asosiasi-asosiasi ini, dan juga dunia usaha untuk mari kita kembangkan startup secara bersama," kata dia.
BI sambung dia, ingin startup bisa merambah pasar tradisional, UMKM, operasi keuangan daerah hingga bantuan sosial elektronik. Kemudian untuk menghubungkannya dengan pelaku usaha di bidang keuangan, BI bisa menggunakan berbagai platform seperti open banking hingga fintech.
"Itu terus kita lakukan secara bersama sehingga BI itu bekerja sama dengan pemerintah, OJK, serta asosiasi mengembangkan ini. Ini salah satunya development approach, juga dengan beberapa pihak kita terus mempromosikan apakah di Jakarta, hingga berbagai daerah untuk mendorong penggunaan startup," ucapnya.
Dalam prosesnya, jika startup sudah siap menciptakan basis bisnisnya, maka BI selaku regulator akan mengarahkan regulasi yang pas untuk startup ini. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi keuangan digital.
"Kalau regulasi terkait payment sistem ke bank Indonesia, kalau regulasi yang terkait dengan Jasa Keuangan lain seperti crowdfunding, P2P lending itu tentu saja akan ke OJK," jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
