APBN Adalah Kontrak Negara dengan Rakyat

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan bahwa mengelola keuangan negara tidaklah mudah. Dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan secara cermat, agar baik dan merata.

Jika belanja anggaran lebih besar maka akan mengakibatkan defisit APBN. Hal itu membuat pemerintah harus mengeluarkan surat utang untuk menutupi defisit APBN.

"Kalau sisi penerimaan tidak cukup, sementara belanja lebih diprioritaskan untuk keamanan, pertahanan, sisi yudikatif seperti MA, MK dan lembaga legislatif seperti DPR dan DPD. Juga pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, madrasah, PAUD, puskesmas, nelayan, petani dan keluarga miskin. Tapi jangan sampai belanja anggaran lebih besar, karena kita akan defisit," terang Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (1/10/2019).

Karena itu, Sri Mulyani mengutarakan APBN bukan soal menyusun angka tetapi harus memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi, termasuk menjaga fundamental ekonomi agar tetap kuat.

Namun, Sri Mulyani menyayangkan beberapa pandangan masyarakat yang masih tidak memahami secara utuh pengelolaan APBN. Dan menurut dia, APBN berasal dari uang rakyat yang dikumpulkan untuk belanja negara serta dipertanggungjawabkan.

"APBN adalah kontrak negara dengan rakyatnya," jelasnya. Yaitu uang rakyat harus digunakan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat.