CORE: PR Sri Mulyani Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi
Selasa, 22 Oktober 2019 - 11:33 WIB
CORE: PR Sri Mulyani Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Menjelang pengumuman Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, nama Sri Mulyani Indrawati kembali diundang Istana Kepresidenan pada Selasa (22/10/2019) pukul 09.03 WIB. Sri Mulyani dalam keterangannya diminta untuk kembali memimpin Kementerian Keuangan.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyambut baik dipanggilnya Sri Mulyani untuk kembali menjabat Menteri Keuangan. Baca: Masih Banyak Tantangan, Sri Mulyani Tetap Menduduki Posisi Menkeu
"Jika melirik pengalaman bu Ani, beliau sudah berpengalaman lama di bidang birokrasi. Sebelum masuk ke birokrasi pun, beliau sempat bekerja sebagai akademisi plus pengalaman bekerja di bidang internasional, membuat networking terhadap internasional begitu luas. Faktor ini yang menjadikan bu Ani dipertahankan dalam kabinet," ujar Yusuf kepada SINDOnews di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Meski demikian, lanjut Yusuf, beberapa catatan evaluasi juga perlu diberikan ke Sri Mulyani. Misalnya, saat menjabat Menteri Keuangan di periode pertama kepemimpinan Joko Widodo, masih minimnya terobosan untuk menggenjot penerimaan perpajakan. RUU Ketentuan Umum Perpajakan juga belum ada progres yang signifikan dibawah kepemimpinan Sri Mulyani.
"PR besar bu Ani adalah bagaimana merancang kebijakan fiskal yang lebih ekspansif untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki kualitas belanja negara, memainkan fungsi pajak tidak sebagai fungsi budgeter namun sebagai fungsi stimulus, dan merancang pembiayaan negara yang lebih solid dan tidak rentan terhadap volatilitas perubahan ekonomi global," paparnya.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyambut baik dipanggilnya Sri Mulyani untuk kembali menjabat Menteri Keuangan. Baca: Masih Banyak Tantangan, Sri Mulyani Tetap Menduduki Posisi Menkeu
"Jika melirik pengalaman bu Ani, beliau sudah berpengalaman lama di bidang birokrasi. Sebelum masuk ke birokrasi pun, beliau sempat bekerja sebagai akademisi plus pengalaman bekerja di bidang internasional, membuat networking terhadap internasional begitu luas. Faktor ini yang menjadikan bu Ani dipertahankan dalam kabinet," ujar Yusuf kepada SINDOnews di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Meski demikian, lanjut Yusuf, beberapa catatan evaluasi juga perlu diberikan ke Sri Mulyani. Misalnya, saat menjabat Menteri Keuangan di periode pertama kepemimpinan Joko Widodo, masih minimnya terobosan untuk menggenjot penerimaan perpajakan. RUU Ketentuan Umum Perpajakan juga belum ada progres yang signifikan dibawah kepemimpinan Sri Mulyani.
"PR besar bu Ani adalah bagaimana merancang kebijakan fiskal yang lebih ekspansif untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki kualitas belanja negara, memainkan fungsi pajak tidak sebagai fungsi budgeter namun sebagai fungsi stimulus, dan merancang pembiayaan negara yang lebih solid dan tidak rentan terhadap volatilitas perubahan ekonomi global," paparnya.
(ven)
Lihat Juga :
