Basuki: Setiap Rupiah yang Dibelanjakan Harus Beri Dampak Ekonomi
Kamis, 24 Oktober 2019 - 00:39 WIB
Basuki: Setiap Rupiah yang Dibelanjakan Harus Beri Dampak Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Basuki Hadimuljono, kembali dipercaya Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabinet Indonesia Maju, demi melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Menjawab kepercayaan, Basuki mengajak seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk bekerja lebih baik dibandingkan periode sebelumnya untuk mewujudkan amanat menuju Indonesia Maju yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
"Kita bersyukur masih diberikan kepercayaan oleh Presiden karena team work yang solid dari Kementerian PUPR," kata Basuki kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, Rabu (23/11/2019).
Basuki menegaskan kembali bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan agar dihubungkan dengan kawasan-kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan industri sehingga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Basuki akan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Saya minta Dirjen Bina Marga untuk menghubungkan jalan tol yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sampai exit dilanjutkan menuju kawasan strategis seperti pelabuhan, industri atau wisata dengan menggunakan APBN," tuturnya.
Basuki juga menyampaikan pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tugas Kementerian hanya membelanjakan APBN, namun harus dilakukan dengan benar.
"Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian. Selain itu, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha," terang Basuki.
Pada kesempatan tersebut, Basuki juga menyampaikan beberapa tugas Kementerian PUPR yang harus dilaksanakan hingga akhir tahun 2019. Pertama, menyelesaikan sayembara gagasan desain Ibu Kota Negara (IKN) sampai akhir Desember 2019.
Kedua, pada Sabtu (26/10/2019), akan dilaksanakan kunjungan kerja bersama Presiden Joko Widodo ke Provinsi Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Ketiga, Kementerian PUPR akan mempersiapkan workshop terkait mekanisme lelang untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur sebagai persiapan pelaksanaan tahun anggaran 2020.
"Kita harus hati-hati membelanjakan uang negara. Mari kita berdoa bersama agar dapat menjalani periode kedua ini dengan selamat dan tetap dipercaya kredibilitas Kementerian PUPR," kata Basuki.
Menjawab kepercayaan, Basuki mengajak seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk bekerja lebih baik dibandingkan periode sebelumnya untuk mewujudkan amanat menuju Indonesia Maju yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
"Kita bersyukur masih diberikan kepercayaan oleh Presiden karena team work yang solid dari Kementerian PUPR," kata Basuki kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, Rabu (23/11/2019).
Basuki menegaskan kembali bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan agar dihubungkan dengan kawasan-kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan industri sehingga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Basuki akan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Saya minta Dirjen Bina Marga untuk menghubungkan jalan tol yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sampai exit dilanjutkan menuju kawasan strategis seperti pelabuhan, industri atau wisata dengan menggunakan APBN," tuturnya.
Basuki juga menyampaikan pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tugas Kementerian hanya membelanjakan APBN, namun harus dilakukan dengan benar.
"Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian. Selain itu, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha," terang Basuki.
Pada kesempatan tersebut, Basuki juga menyampaikan beberapa tugas Kementerian PUPR yang harus dilaksanakan hingga akhir tahun 2019. Pertama, menyelesaikan sayembara gagasan desain Ibu Kota Negara (IKN) sampai akhir Desember 2019.
Kedua, pada Sabtu (26/10/2019), akan dilaksanakan kunjungan kerja bersama Presiden Joko Widodo ke Provinsi Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Ketiga, Kementerian PUPR akan mempersiapkan workshop terkait mekanisme lelang untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur sebagai persiapan pelaksanaan tahun anggaran 2020.
"Kita harus hati-hati membelanjakan uang negara. Mari kita berdoa bersama agar dapat menjalani periode kedua ini dengan selamat dan tetap dipercaya kredibilitas Kementerian PUPR," kata Basuki.
(ven)
