Sri Mulyani Bakal Investigasi Desa Palsu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, akan mengambil langkah investigasi terkait adanya fenomena desa palsu yang bermunculan untuk mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Menurutnya desa palsu itu hanya nama yang bahkan penduduknya saja tidak ada.
Fenomena ini diketahuinya setelah terbentuknya Kabinet Indonesia Maju. "Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Dia melanjutkan proses investasigasi tersebut akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk bisa mendalami desa-desa baru yang bermunculan tersebut, baik dari mekanisme pembentukannya hingga kepengurusannya. Baca Juga: Ada Dana Desa, Menkeu: Desa-Desa Palsu Bermunculan
Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data pasti dari desa di Indonesia, mengingat seluruh desa akan mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
"Untuk menginventarisasi desa-desa di Indonesia, karena kemarin kami mendengar ada alokasi dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat. Jadi kami akan lihat karena sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa serta identifikasi mengenai pengurusnya," jelasnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi transfer dana desa hingga akhir September 2019 sudah mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari pagu APBN 2019. Realiasi tersebut secara nilai meningkat dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp37,9 triliun atau 63,2% dari target APBN 2018.
Fenomena ini diketahuinya setelah terbentuknya Kabinet Indonesia Maju. "Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Dia melanjutkan proses investasigasi tersebut akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk bisa mendalami desa-desa baru yang bermunculan tersebut, baik dari mekanisme pembentukannya hingga kepengurusannya. Baca Juga: Ada Dana Desa, Menkeu: Desa-Desa Palsu Bermunculan
Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data pasti dari desa di Indonesia, mengingat seluruh desa akan mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
"Untuk menginventarisasi desa-desa di Indonesia, karena kemarin kami mendengar ada alokasi dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat. Jadi kami akan lihat karena sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa serta identifikasi mengenai pengurusnya," jelasnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi transfer dana desa hingga akhir September 2019 sudah mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari pagu APBN 2019. Realiasi tersebut secara nilai meningkat dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp37,9 triliun atau 63,2% dari target APBN 2018.
(ven)