Serahkan DIPA, Presiden Jokowi Minta Utamakan Belanja Modal
Serahkan DIPA, Presiden Jokowi Minta Utamakan Belanja Modal
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) agar dapat secepatnya membelanjakan anggaran, terutama di awal tahun.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). “Ada Rp 909 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp 556 triliun untuk transfer daerah. Artinya apa? Setelah penyerahan ini, saya ingin melihat ada perubahan. Cara bergerak kita, mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepat-cepatnya belanja,” tandas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Dia meminta agar belanja modal diutamakan untuk segera dilakukan. Sebab, hal ini dinilai dapat mendorong ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Oleh sebab itu segera setelah ini lelang. Pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan menunggu-nunggu. Ini perintah. Belanja secepat-cepatnya,” ujarnya.
Jokowi kembali menegaskan jangan sampai di akhir tahun masih ada yang masih melakukan tender. Dia mengakui masih menemukan instansi yang melakukan tender sebesar Rp31 triliun.
“Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, bulan November masih ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering. Ini konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan penggunaan belanja APBN itu,” paparnya.
Presiden juga mengingatkan menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran saja. Menurut dia, penyerapan anggaran harus berorientasi pada manfaat untuk masyarakat. “Artinya, menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota pastikan bahwa bukan hanya realisasi belanja yang habis. Tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang paling penting,” tandasnya.
Menurut dia, sebelumnya seringkali para pejabat begitu bangga dengan serapan anggaran yang tinggi. Namun belum tentu masyarakat merasakan manfaaat dari anggaran tersebut. “Karena dulu bangga kalau realisasinya 99% atau 100%. Tapi rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu?. Sekarang yang terpenting adalah kita melihat barang berkualitas bagus. Melihat program berkualitas bagus dan rakyat rasakan manfaatnya. Itu esensinya,” tandasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui bahwa eksekusi belanja modal selama ini memang lambat. Bahkan sampai kuartal tiga saat ini masih belum cukup tinggi. “Ini juga merupakan salah satu sinyal bagi kita untuk waspada. Tidak hanya total anggaran yang besar tapi juga belanja yang bisa menciptakan multiplayer lebih besar itu nampaknya eksekusinya masih sagat lambat. Jadi, kita perlu fokus pada hambatan-hambatan yang ada di lapangan,” ungkapnya. (Dita Angga)
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). “Ada Rp 909 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp 556 triliun untuk transfer daerah. Artinya apa? Setelah penyerahan ini, saya ingin melihat ada perubahan. Cara bergerak kita, mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepat-cepatnya belanja,” tandas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Dia meminta agar belanja modal diutamakan untuk segera dilakukan. Sebab, hal ini dinilai dapat mendorong ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Oleh sebab itu segera setelah ini lelang. Pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan menunggu-nunggu. Ini perintah. Belanja secepat-cepatnya,” ujarnya.
Jokowi kembali menegaskan jangan sampai di akhir tahun masih ada yang masih melakukan tender. Dia mengakui masih menemukan instansi yang melakukan tender sebesar Rp31 triliun.
“Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, bulan November masih ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering. Ini konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan penggunaan belanja APBN itu,” paparnya.
Presiden juga mengingatkan menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran saja. Menurut dia, penyerapan anggaran harus berorientasi pada manfaat untuk masyarakat. “Artinya, menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota pastikan bahwa bukan hanya realisasi belanja yang habis. Tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang paling penting,” tandasnya.
Menurut dia, sebelumnya seringkali para pejabat begitu bangga dengan serapan anggaran yang tinggi. Namun belum tentu masyarakat merasakan manfaaat dari anggaran tersebut. “Karena dulu bangga kalau realisasinya 99% atau 100%. Tapi rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu?. Sekarang yang terpenting adalah kita melihat barang berkualitas bagus. Melihat program berkualitas bagus dan rakyat rasakan manfaatnya. Itu esensinya,” tandasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui bahwa eksekusi belanja modal selama ini memang lambat. Bahkan sampai kuartal tiga saat ini masih belum cukup tinggi. “Ini juga merupakan salah satu sinyal bagi kita untuk waspada. Tidak hanya total anggaran yang besar tapi juga belanja yang bisa menciptakan multiplayer lebih besar itu nampaknya eksekusinya masih sagat lambat. Jadi, kita perlu fokus pada hambatan-hambatan yang ada di lapangan,” ungkapnya. (Dita Angga)
(nfl)
Explore More