Kartel Perdagangan Nikel Dinilai Bikin Negara Merugi
Kartel Perdagangan Nikel Dinilai Bikin Negara Merugi
A
A
A
JAKARTA - Dugaan praktik kartel perdagangan nikel domestik oleh pabrik smelter dinilai membuat negara kehilangan pendapatan hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Selain itu, kata Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah, praktik persaingan usaha tidak sehat itu juga merugikan pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
“Saya kira, perlu ada Tata Niaga Nikel untuk melindungi penambang nikel dari praktik kartel perdagangan nikel domestik. Kartel ini sebuah kejahatan koorporasi yang merugikan negara dan ada unsur tindak pidana korupsinya," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Sehingga, kata Said, praktik kartel harus diamputasi. Pasalnya, praktik bisnis tidak sehat seperti itu dianggap merusak iklim usaha di Indonesia yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing sektor pertambangan di Indonesia.
"Kartel ini bukan hanya merusak harga bahkan menurunkan kualitas nikel para penambang kecil dengan cara tidak mengalui hasil laboratorium surveyor yang ditunjuk Kementerian ESDM dan melakukan uji lab sendiri," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia mengatakan, salah satu model memangkas mata rantai kartel dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Indonesia, termasuk mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, karena dinilai menimbulkan ketidakpastian berusaha. Hal tersebut dianggapnya penting agar dalam penyusunan peraturan pemerintah akan sempurna, sehingga dapat dijalankan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.
"Intinya kekayaan alam Indonesia yang sangat potensial ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan nikel yang membeli harga nikel di bawah harga patokan. "Pemerintah juga harus turun langsung ke lapangan, jangan melihat masalah tambang nikel di daerah dari menara dan gedung bertingkat di Jakarta," pungkasnya.
“Saya kira, perlu ada Tata Niaga Nikel untuk melindungi penambang nikel dari praktik kartel perdagangan nikel domestik. Kartel ini sebuah kejahatan koorporasi yang merugikan negara dan ada unsur tindak pidana korupsinya," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Sehingga, kata Said, praktik kartel harus diamputasi. Pasalnya, praktik bisnis tidak sehat seperti itu dianggap merusak iklim usaha di Indonesia yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing sektor pertambangan di Indonesia.
"Kartel ini bukan hanya merusak harga bahkan menurunkan kualitas nikel para penambang kecil dengan cara tidak mengalui hasil laboratorium surveyor yang ditunjuk Kementerian ESDM dan melakukan uji lab sendiri," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia mengatakan, salah satu model memangkas mata rantai kartel dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Indonesia, termasuk mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, karena dinilai menimbulkan ketidakpastian berusaha. Hal tersebut dianggapnya penting agar dalam penyusunan peraturan pemerintah akan sempurna, sehingga dapat dijalankan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.
"Intinya kekayaan alam Indonesia yang sangat potensial ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan nikel yang membeli harga nikel di bawah harga patokan. "Pemerintah juga harus turun langsung ke lapangan, jangan melihat masalah tambang nikel di daerah dari menara dan gedung bertingkat di Jakarta," pungkasnya.
(ven)
Explore More