Langkah Erick Thohir Sikapi Skandal Jiwasraya Dinilai Tepat
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN kembali disorot publik mengenai kinerjanya. Jika sebelumnya sempat ribut mengenai kasus Garuda, kali ini giliran PT Asuransi Jiwasraya yang dirudung masalah.
Jiwasraya ditengarai terlilit kasus gagal bayar yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp13,7 triliun. Masalah ini memaksa Kementerian BUMN putar otak mengatasi masalah yang telah bertahun-tahun membayangi Jiwasraya.
Direktur Suropati Syndicate M Shujahri menilai bahwa skema yang diambil Erick Thohir terkait persoalan Jiwasraya sudah tepat. Shujahri berseberangan dengan komentar beberapa pihak yang menilai Kementerian BUMN tidak serius mengatasi masalah PT Asuransi Jiwasraya.
“Jiwasraya itu sedang didorong masalah hukumnya ke Kejaksaan Agung karena ada indikasi kerugian hingga Rp13 triliun. Perlu dicatat itu karena inisiatif Kementerian BUMN sendiri membawa masalah ini ke ranah hukum. Jadi bisa dibilang tidak ada yang akan dilindungi dalam proses hukum ini, yang salah tetap salah. Jadi tinggal tunggu pihak Kejaksaan menindaklanjuti oknum yang merugikan negara selama ini,” kata Shujahri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/12/2019).
Selain masalah hukum, kata dia, Kementerian BUMN juga dinilai cepat tanggap dengan rekomendasi DPR terkait persoalan gagal bayar dan performa manajemen yang buruk di Jiwasraya. Di saat bersamaan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan melakukan restrukturisasi di Jiwasraya.
“Pak Erick Thohir juga sudah berstatemen bahwa semua gagal bayar akan dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak hanya itu, pemerintah bahkan secara khusus menyiapkan dukungan dari BUMN-BUMN lain untuk membantu Jiwasraya agar bisa kembali sehat,” jelasnya.
Dalam mengatasi kasus ini, Shujahri menekankan bahwa masalah Jiwasraya lebih kompleks karena ada sistem yang perlu diubah secara hati-hati. Menurut dia, publik hanya perlu sabar sambil tetap mengamati kinerja pemerintah dalam menyelesaikan Jiwasraya.
"Permasalahan Jiwasraya ini sudah coba diatasi dengan berbagai macam solusi, namun selama bertahun-tahun masih belum selesai. Artinya ini bukan perkara mudah dan butuh solusi yang tepat sehingga wajar jika skema penyelamatan yang akan diambil harus detil dan hati-hati agar tidak berulang lagi. Saya lihat sejauh ini pihak Kementerian BUMN sangat terbuka mengabarkan kondisi terbaru mengenai Jiwasraya sehingga publik bisa memantau,” jelasnya.
Jiwasraya ditengarai terlilit kasus gagal bayar yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp13,7 triliun. Masalah ini memaksa Kementerian BUMN putar otak mengatasi masalah yang telah bertahun-tahun membayangi Jiwasraya.
Direktur Suropati Syndicate M Shujahri menilai bahwa skema yang diambil Erick Thohir terkait persoalan Jiwasraya sudah tepat. Shujahri berseberangan dengan komentar beberapa pihak yang menilai Kementerian BUMN tidak serius mengatasi masalah PT Asuransi Jiwasraya.
“Jiwasraya itu sedang didorong masalah hukumnya ke Kejaksaan Agung karena ada indikasi kerugian hingga Rp13 triliun. Perlu dicatat itu karena inisiatif Kementerian BUMN sendiri membawa masalah ini ke ranah hukum. Jadi bisa dibilang tidak ada yang akan dilindungi dalam proses hukum ini, yang salah tetap salah. Jadi tinggal tunggu pihak Kejaksaan menindaklanjuti oknum yang merugikan negara selama ini,” kata Shujahri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/12/2019).
Selain masalah hukum, kata dia, Kementerian BUMN juga dinilai cepat tanggap dengan rekomendasi DPR terkait persoalan gagal bayar dan performa manajemen yang buruk di Jiwasraya. Di saat bersamaan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan melakukan restrukturisasi di Jiwasraya.
“Pak Erick Thohir juga sudah berstatemen bahwa semua gagal bayar akan dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak hanya itu, pemerintah bahkan secara khusus menyiapkan dukungan dari BUMN-BUMN lain untuk membantu Jiwasraya agar bisa kembali sehat,” jelasnya.
Dalam mengatasi kasus ini, Shujahri menekankan bahwa masalah Jiwasraya lebih kompleks karena ada sistem yang perlu diubah secara hati-hati. Menurut dia, publik hanya perlu sabar sambil tetap mengamati kinerja pemerintah dalam menyelesaikan Jiwasraya.
"Permasalahan Jiwasraya ini sudah coba diatasi dengan berbagai macam solusi, namun selama bertahun-tahun masih belum selesai. Artinya ini bukan perkara mudah dan butuh solusi yang tepat sehingga wajar jika skema penyelamatan yang akan diambil harus detil dan hati-hati agar tidak berulang lagi. Saya lihat sejauh ini pihak Kementerian BUMN sangat terbuka mengabarkan kondisi terbaru mengenai Jiwasraya sehingga publik bisa memantau,” jelasnya.
(ind)