Simpang Siur Ekspor Benih Lobster, KKP: Belum Ada Keputusan Final
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan hingga kini belum ada keputusan final terkait apakah ekspor benih lobster akan dibuka atau tidak. KKP masih terus melakukan kajian mendalam dengan melibatkan para ahli dan pakar serta masukan langsung dari nelayan.
Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tb Ardi Januar merespon simpang siurnya informasi terkait polemik isu ekspor benih lobster pasca kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, ke Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Menteri Edhy tidak ingin terburu-buru soal polemik benih lobster. Menteri Edhy masih ingin mengkaji lebih dalam, mengingat persoalan ini menyangkut dengan masa depan nelayan, serta hajat hidup rakyat banyak," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/12/2019). (Baca Juga: Pelarangan Ekspor Benur Lobster Dinilai Picu Penyelundupan )
Ardi mengungkapkan kronologis lawatan menteri Edhy ke NTB pada Kamis (26/12) yang salah satu tujuannya untuk mendengarkan keluhan dan permasalahan dari para nelayan terkait kontroversi benih lobster.
Ada tiga tempat yang disambangi menteri Edhy dengan didampingi Gubernur Zulkieflimansyah yaitu di Telong Elong (Kabupaten Lombok Timur), dilanjutkan ke Teluk Ekas (Kabupaten Lombok Timur), dan terakhir di Pelabuhan Perikanan Awang (Kabupaten Lombok Tengah).
"Di Telong Elong, kebanyakan masyarakat ingin agar pemerintah membolehkan masyarakat melakukan pembesaran lobster. Dengan harapan, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan, tanpa harus melakukan ekspor benih lobster," ungkap Ardi.
Sementara di Pelabuhan Awang, lanjut dia, para nelayan menuntut agar Permen 56 tahun 2016 dicabut. "Mereka juga berharap keran ekspor benih lobster dibuka kembali. Pasalnya, sudah turun temurun menjadi mata pencaharian mereka," tuturnya.
Ardi pun mengklarifikasi pernyataan Menteri Edhy tentang "Ekspor benih lobster tinggal cerita" yang sempat beredar di salah satu media online, menurut dia pernyataan tersebut adalah penggalan dialog Menteri Edhy dengan masyarakat di Telong Elong. "Pernyataan Menteri Edhy tersebut bukan kesimpulan dari rangkaian kunjungan, bukan pula sebuah keputusan," tandasnya.
Dia menambahkan, Menteri Edhy akan terus meluangkan waktu untuk menjalin komunikasi, menjaring aspirasi dan mencari solusi terkait sederet persoalan yang dialami para nelayan. Hal ini sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Edhy.
Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tb Ardi Januar merespon simpang siurnya informasi terkait polemik isu ekspor benih lobster pasca kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, ke Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Menteri Edhy tidak ingin terburu-buru soal polemik benih lobster. Menteri Edhy masih ingin mengkaji lebih dalam, mengingat persoalan ini menyangkut dengan masa depan nelayan, serta hajat hidup rakyat banyak," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/12/2019). (Baca Juga: Pelarangan Ekspor Benur Lobster Dinilai Picu Penyelundupan )
Ardi mengungkapkan kronologis lawatan menteri Edhy ke NTB pada Kamis (26/12) yang salah satu tujuannya untuk mendengarkan keluhan dan permasalahan dari para nelayan terkait kontroversi benih lobster.
Ada tiga tempat yang disambangi menteri Edhy dengan didampingi Gubernur Zulkieflimansyah yaitu di Telong Elong (Kabupaten Lombok Timur), dilanjutkan ke Teluk Ekas (Kabupaten Lombok Timur), dan terakhir di Pelabuhan Perikanan Awang (Kabupaten Lombok Tengah).
"Di Telong Elong, kebanyakan masyarakat ingin agar pemerintah membolehkan masyarakat melakukan pembesaran lobster. Dengan harapan, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan, tanpa harus melakukan ekspor benih lobster," ungkap Ardi.
Sementara di Pelabuhan Awang, lanjut dia, para nelayan menuntut agar Permen 56 tahun 2016 dicabut. "Mereka juga berharap keran ekspor benih lobster dibuka kembali. Pasalnya, sudah turun temurun menjadi mata pencaharian mereka," tuturnya.
Ardi pun mengklarifikasi pernyataan Menteri Edhy tentang "Ekspor benih lobster tinggal cerita" yang sempat beredar di salah satu media online, menurut dia pernyataan tersebut adalah penggalan dialog Menteri Edhy dengan masyarakat di Telong Elong. "Pernyataan Menteri Edhy tersebut bukan kesimpulan dari rangkaian kunjungan, bukan pula sebuah keputusan," tandasnya.
Dia menambahkan, Menteri Edhy akan terus meluangkan waktu untuk menjalin komunikasi, menjaring aspirasi dan mencari solusi terkait sederet persoalan yang dialami para nelayan. Hal ini sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Edhy.
(ind)