Sri Mulyani Ingin Anggaran DAU Disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan
Selasa, 14 Januari 2020 - 21:38 WIB
Sri Mulyani Ingin Anggaran DAU Disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menginginkan, agar anggaran pos belanja Dana Alokasi Umum (DAU) tidak lagi ditetapkan final seperti tahun kemarin. Menurutnya kebijakan tersebut harus berubah sesuai dengan realisasi penerimaan yang didapat pemerintah.
"Karena kalau kita lihat pada 2019, Dana Alokasi Umum (DAU) yang harus digelontorkan sebesar Rp 417,9 triliun. Angka tersebut sudah tidak bisa diubah lagi. Padahal, dari sisi penerimaan pajak yang ditargetkan Rp1.577,6 triliun, hanya bisa terealisasi Rp 1.332,1 triliun. Dengan kondisi tersebut, kata dia, transfer ke daerah seharusnya juga turun," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Kondisi tersebut terang dia, membuat keuangan negara banyak mengalami risiko di sektor keuangan karena akan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dia mencontohkan kinerja penerimaan pajak tahun lalu yang mengalami shortfall. Risiko fiskal tersebut praktis hanya ditanggung oleh pemerintah pusat dan tidak berdampak kepada kondisi fiskal daerah.
"Daerah tetap tenang saja, DAU final. Ini hal yang perlu kita betul-betul perhatikan ke depannya. Kalau kapasitas daerah semakin baik maka Republik ini kita jaga bersama-sama. Walau begitu, kami sebagai bendahara negara tetap melaksanakan tugas. Namun, ini makin banyak risiko," jelasnya.
Seperti diketahui, dalam APBN 2020, alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp784,9 triliun. DAU memakan porsi paling besar senilai Rp427,1 triliun. Komponen TKDD lainnya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) (Rp117,6 triliun), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Rp72,2 triliun), DAK non-Fisik (Rp130, 3 triliun), Dana Insentif Daerah (Rp15 triliun), serta Dana Otsus dan Keistimewaan DIY (Rp22,7 triliun).
"Karena kalau kita lihat pada 2019, Dana Alokasi Umum (DAU) yang harus digelontorkan sebesar Rp 417,9 triliun. Angka tersebut sudah tidak bisa diubah lagi. Padahal, dari sisi penerimaan pajak yang ditargetkan Rp1.577,6 triliun, hanya bisa terealisasi Rp 1.332,1 triliun. Dengan kondisi tersebut, kata dia, transfer ke daerah seharusnya juga turun," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Kondisi tersebut terang dia, membuat keuangan negara banyak mengalami risiko di sektor keuangan karena akan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dia mencontohkan kinerja penerimaan pajak tahun lalu yang mengalami shortfall. Risiko fiskal tersebut praktis hanya ditanggung oleh pemerintah pusat dan tidak berdampak kepada kondisi fiskal daerah.
"Daerah tetap tenang saja, DAU final. Ini hal yang perlu kita betul-betul perhatikan ke depannya. Kalau kapasitas daerah semakin baik maka Republik ini kita jaga bersama-sama. Walau begitu, kami sebagai bendahara negara tetap melaksanakan tugas. Namun, ini makin banyak risiko," jelasnya.
Seperti diketahui, dalam APBN 2020, alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp784,9 triliun. DAU memakan porsi paling besar senilai Rp427,1 triliun. Komponen TKDD lainnya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) (Rp117,6 triliun), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Rp72,2 triliun), DAK non-Fisik (Rp130, 3 triliun), Dana Insentif Daerah (Rp15 triliun), serta Dana Otsus dan Keistimewaan DIY (Rp22,7 triliun).
(akr)
Lihat Juga :
