Kampanye Produk Dalam Negeri, Menteri Teten: Brand Lokal Lebih Keren
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah berupaya mendorong produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa go global. Namun, langkah ini harus dibarengi dengan masifnya penggunaan produk lokal di dalam negeri sendiri.
"Kalau mau global, kita harus unggul dulu di domestik. Harus bangga pakai produk dalam negeri," ujarnya dalam sambutan pada Opening Ceremony Solo Great Sale di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Minggu (2/2/2020).
Teten melanjutkan, Indonesia telah ikut dalam perjanjian inline Free Trade Agreement (FTE) atau perjanjian perdagangan bebas, dimana pasar terbuka untuk produk impor. Konsekuensinya, pasar Indonesia diserbu oleh produk luar. Oleh karena itu, kampanye menggunakan produk dalam negeri pun terus digalakkan pemerintah.
"Pakai produk lokal itu keren. Pakai motor dan sepatu itu lebih bagus custom. Pakai baju, sepatu brand lokal lebih keren. Karya Indonesia itu dikenal lebih berseni," tuturnya.
Teten juga menegaskan perlunya perluasan market maupun akses pembiayaan. Ditambah sebentar lagi pemerintah bakal mengeluarkan aturan Omnibus Law Cipta Kerja, mendorong UMKM berkembang.
Teten menekankan, dalam Omnibus Law, ada dua hal yang ditekankan bagi UMKM. Pertama, kebijakan upah UMKM dikecualikan. Hal itu akan berimbas pada usaha UMKM lebih kompetitif dibanding usaha besar. "Usaha besar akan kerja sama, produksi diserahkan ke UMKM. UMKM untuk siap menerima pekerjaan dari perusahaan besar," imbuh Teten.
Kedua, lanjut dia, juga bagi pertumbuhan koperasi yang saat ini banyak dibatasi, beberapa akses yang tidak bisa dimasuk. "Nah, nanti akan dibuka seluas-luasnya. Bagaimana membangun koperasi unggul dan modern," tandasnya.
Sementara itu, Teten mengapresiasi gelaran event seperti Solo Great Sale yang dinilai mampu menjadi penopang ekonomi, terutama dalam menaikkan demand belanja masyarakat.
"Adanya Solo Great Sale menjadi cara menaikkan demand, produk UMKM, apalagi di tengah ekonomi sulit, itu yang diharapkan tetap tumbuh dari UMKM. Di era krisis 98, perusahaan besar kolaps justru diselamatan UMKM. Ekspor UMKM ketika itu capai 350%," ucapnya.
Teten menyebut acara seperti Solo Great Sale bisa mengairahkan perdagangan. Kemenkop dan UKM pun mendukung banyaknya promosi atau eksibisi semacam ini. "Kalau ada tanah kosong, gedung-gedung pemerintah yang idle (menganggur) atau nggak kepakai, dimanfaatkan jadi pameran atau marketplace produk UMKM," katanya.
Dia melanjutkan, pemerintah menargetkan untuk mendorong ekspor naik hingga 30% di 2024, dimana saat ini baru 14,5%. Sementara Malaysia ekspornya sudah di atas 20%, Vietnam sebesar 14%, China 70% ekspor produk UMKM, Korea 60% dan Jepang sebanyak 50%.
"Kita yang hampir 99% adalah UMKM, tapi ekspor belum maksimal. Bagaimana kita menggandeng pemerintah daerah untuk membuat produk UMKM Go Global," tegasnya.
Ketua Kadin Solo Gareng Sri Haryanto menuturkan, acara Solo Great Sale berlangsung selama satu bulan dari 1-29 Februari 2020. Event ini pun melibatkan hampir 18.000 tenant yang terdiri dari usaha besar hingga produk UKM.
"Dari sisi transaksi kami targetkan tahun ini Rp700 miliar, dengan okupansi 70% dan menggunakan transaksi pembayaran nontunai," jelasnya.
"Kalau mau global, kita harus unggul dulu di domestik. Harus bangga pakai produk dalam negeri," ujarnya dalam sambutan pada Opening Ceremony Solo Great Sale di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Minggu (2/2/2020).
Teten melanjutkan, Indonesia telah ikut dalam perjanjian inline Free Trade Agreement (FTE) atau perjanjian perdagangan bebas, dimana pasar terbuka untuk produk impor. Konsekuensinya, pasar Indonesia diserbu oleh produk luar. Oleh karena itu, kampanye menggunakan produk dalam negeri pun terus digalakkan pemerintah.
"Pakai produk lokal itu keren. Pakai motor dan sepatu itu lebih bagus custom. Pakai baju, sepatu brand lokal lebih keren. Karya Indonesia itu dikenal lebih berseni," tuturnya.
Teten juga menegaskan perlunya perluasan market maupun akses pembiayaan. Ditambah sebentar lagi pemerintah bakal mengeluarkan aturan Omnibus Law Cipta Kerja, mendorong UMKM berkembang.
Teten menekankan, dalam Omnibus Law, ada dua hal yang ditekankan bagi UMKM. Pertama, kebijakan upah UMKM dikecualikan. Hal itu akan berimbas pada usaha UMKM lebih kompetitif dibanding usaha besar. "Usaha besar akan kerja sama, produksi diserahkan ke UMKM. UMKM untuk siap menerima pekerjaan dari perusahaan besar," imbuh Teten.
Kedua, lanjut dia, juga bagi pertumbuhan koperasi yang saat ini banyak dibatasi, beberapa akses yang tidak bisa dimasuk. "Nah, nanti akan dibuka seluas-luasnya. Bagaimana membangun koperasi unggul dan modern," tandasnya.
Sementara itu, Teten mengapresiasi gelaran event seperti Solo Great Sale yang dinilai mampu menjadi penopang ekonomi, terutama dalam menaikkan demand belanja masyarakat.
"Adanya Solo Great Sale menjadi cara menaikkan demand, produk UMKM, apalagi di tengah ekonomi sulit, itu yang diharapkan tetap tumbuh dari UMKM. Di era krisis 98, perusahaan besar kolaps justru diselamatan UMKM. Ekspor UMKM ketika itu capai 350%," ucapnya.
Teten menyebut acara seperti Solo Great Sale bisa mengairahkan perdagangan. Kemenkop dan UKM pun mendukung banyaknya promosi atau eksibisi semacam ini. "Kalau ada tanah kosong, gedung-gedung pemerintah yang idle (menganggur) atau nggak kepakai, dimanfaatkan jadi pameran atau marketplace produk UMKM," katanya.
Dia melanjutkan, pemerintah menargetkan untuk mendorong ekspor naik hingga 30% di 2024, dimana saat ini baru 14,5%. Sementara Malaysia ekspornya sudah di atas 20%, Vietnam sebesar 14%, China 70% ekspor produk UMKM, Korea 60% dan Jepang sebanyak 50%.
"Kita yang hampir 99% adalah UMKM, tapi ekspor belum maksimal. Bagaimana kita menggandeng pemerintah daerah untuk membuat produk UMKM Go Global," tegasnya.
Ketua Kadin Solo Gareng Sri Haryanto menuturkan, acara Solo Great Sale berlangsung selama satu bulan dari 1-29 Februari 2020. Event ini pun melibatkan hampir 18.000 tenant yang terdiri dari usaha besar hingga produk UKM.
"Dari sisi transaksi kami targetkan tahun ini Rp700 miliar, dengan okupansi 70% dan menggunakan transaksi pembayaran nontunai," jelasnya.
(ind)