Sri Mulyani Terus Kejar Pajak Netflix hingga Google
Selasa, 25 Februari 2020 - 13:41 WIB
Sri Mulyani Terus Kejar Pajak Netflix hingga Google
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan penarikan pajak terhadap sektor digital masih menjadi pembahasan dalam pertemuan KTT G20 di Riyadh, Arab Saudi. Sri Mulyani meerangkan bahwa negara-negara G20 terus berupaya untuk bisa menarik pajak dari sektor tersebut meski tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT).
Seperti diketahui, perusahaan digital seperti Netflix, Facebook, Twitter, hingga Google memiliki kegiatan bisnis di Indonesia, namun tidak memiliki BUT atau kantor secara fisik, yang menjadi syarat dari pemungutan pajak.
Namun Menkeu mengatakan BUT bukan jadi tolok ukur. "BUT itu tidak lagi jadi tolok ukur untuk pemajakan, karena perusahaan digital tak perlu bertempat tinggal secara fisik di suatu negara. Sehingga bagaimana caranya tidak secara fisik di negara ini namun memiliki kegiatan ekonomi dan mendapatkan pendapatan. Nah itu yang dicarikan berbagai upaya," ujar Sri Mulyani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Sri Mulyani menjelaskan, dalam pertemuan negara-negara yang tergabung di G20, banyak progres yang dibahas oleh negara-negara anggota mengenai prinsip perpajakan, terutama mengenai perusahaan digital.
"Kita memiliki 3 proposal yang telah dibahas dalam pertemuan G20 mengenai pemajakan sektor digital," jelasnya.
Kendati demikian, Sri Mulyani enggan menjelaskan secara rinci mengenai proposal yang diajukan kepada Amerika Serikat, sebagai negara asal sektor digital tersebut. Ia mengatakan hal itu akan diumumkan dalam pertemuan G20 selanjutnya di Jeddah, Arab Saudi.
"Jadi rencananya Juli tahun ini, dalam pertemuan G20 di Jeddah akan dilaporkan kesepakatan yang kita harapkan. Masih ada cukup waktu berbagi pandangan yang berbeda meski AS memiliki posisi sendiri. Kita harap sebelum akhir 2020, kita sepakati prinsip-prinsip pemajakan tersebut untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan transparansi dari pemajakan," ujarnya.
Yang jelas, kata Sri Mulyani, penerapan pajak pada perusahaan digital ini untuk memberikan keadilan bagi seluruh kegiatan usaha yang sudah lebih dahulu dikenakan pajak karena berbentuk BUT.
Seperti diketahui, perusahaan digital seperti Netflix, Facebook, Twitter, hingga Google memiliki kegiatan bisnis di Indonesia, namun tidak memiliki BUT atau kantor secara fisik, yang menjadi syarat dari pemungutan pajak.
Namun Menkeu mengatakan BUT bukan jadi tolok ukur. "BUT itu tidak lagi jadi tolok ukur untuk pemajakan, karena perusahaan digital tak perlu bertempat tinggal secara fisik di suatu negara. Sehingga bagaimana caranya tidak secara fisik di negara ini namun memiliki kegiatan ekonomi dan mendapatkan pendapatan. Nah itu yang dicarikan berbagai upaya," ujar Sri Mulyani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Sri Mulyani menjelaskan, dalam pertemuan negara-negara yang tergabung di G20, banyak progres yang dibahas oleh negara-negara anggota mengenai prinsip perpajakan, terutama mengenai perusahaan digital.
"Kita memiliki 3 proposal yang telah dibahas dalam pertemuan G20 mengenai pemajakan sektor digital," jelasnya.
Kendati demikian, Sri Mulyani enggan menjelaskan secara rinci mengenai proposal yang diajukan kepada Amerika Serikat, sebagai negara asal sektor digital tersebut. Ia mengatakan hal itu akan diumumkan dalam pertemuan G20 selanjutnya di Jeddah, Arab Saudi.
"Jadi rencananya Juli tahun ini, dalam pertemuan G20 di Jeddah akan dilaporkan kesepakatan yang kita harapkan. Masih ada cukup waktu berbagi pandangan yang berbeda meski AS memiliki posisi sendiri. Kita harap sebelum akhir 2020, kita sepakati prinsip-prinsip pemajakan tersebut untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan transparansi dari pemajakan," ujarnya.
Yang jelas, kata Sri Mulyani, penerapan pajak pada perusahaan digital ini untuk memberikan keadilan bagi seluruh kegiatan usaha yang sudah lebih dahulu dikenakan pajak karena berbentuk BUT.
(ven)
Lihat Juga :
