DPR Minta Penurunan Harga Gas Tidak Diberikan untuk Industri Asing

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta supaya penurunan harga gas industri sebesar USD6 per MMBTU diperuntukan bagi industri dalam negeri bukan industri asing. Hal itu supaya penurunan harga gas industri berdampak pada kemajuan industri nasional.

"Saya menekankan supaya penerima insentif dari turunnya harga gas ini benar-benar untuk industri dalam negeri bukan modal asing. Tujuannya supaya jelas yakni, memajukan industri nasional," ujar Anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty, di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Menurut dia, penurunan harga gas industri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tersebut harus dilakukan secara selektif. Tujuannya supaya industri penerima insentif tersebut tepat sasaran.

"Saya kira harus hati-hati dalam menetapkan industri penerima penurunan harga gas. Pertimbangan besarnya harus mampu memajukan industri nasional," kata dia.

Anggota Komisi XI DPR, Ramson Siagian, menambahkan penurunan harga gas juga harus dibarengi dengan penurunan harga dari sektor industri yang menerina insentif. Dengan penurunan harga tersebut maka akan lebih terjangkau dipasaran dan menciptakan daya saing.

"Kalau harga industrinya turun maka akan lebih kompetitif. Disamping itu lebih terjangkau dipasaran," kata dia.

Tidak hanya itu, Ramson juga menyoroti penurunan harga gas yang diambil dari komponen pengurangan pajak di hulu. Menurutnya kondisi tersebut akan berdampak pada turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk mengantisipasi itu, kata dia, perlu peningkatan pajak dari sektor lain.

"Jadi saya pikir pengurangan government tax di hulu dengan sistem cost recovery maka otomatis akan mengurangi PNBP migas di APBN 2020. Untuk itu harus mencari peningkatan dari sektor lain," kata dia.