BKPM Serap 8 Masalah Utama Investasi di Papua Barat
Jum'at, 28 Februari 2020 - 05:17 WIB
BKPM Serap 8 Masalah Utama Investasi di Papua Barat
A
A
A
SORONG - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat terdapat delapan masalah investasi yang kerap terjadi di Papua Barat. Hal itu diketahui setelah BKPM melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah perwakilan investor di Sorong, Papua Barat.
“Kita serap berbagai masalah yang dihadapi investor. Ada delapan masalah utama di sini,” ujar Komite Investasi Rizal Calvary Marimbo.
Lebih lanjut Ia memaparkan, mulai dari masalah tumpang-tindih lahan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang bersedia bekerja di lahan-lahan sawit, infrastruktur untuk akses ke lahan-lahan perkebungan, keterlibatan dan pengembangan masyarakat.
Ditambah kurangnya pendampingan oleh pemerintah setempat, masalah perpajakan berlapis-lapis, dan regulasi misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan peninggalan Menteri sebelumnya dan moratorium sawit serta gangguan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional maupun lokal.
Rizal mengatakan, selain menyerap keluhan investor, BKPM langsung berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) setempat. “Yang bisa kita selesaikan di Sorong langsung kita koordinasikan dengan dinas di sini. Ada isu-isu yang kita akan bawa ke pusat. Misalnya masalah regulasi dan gangguan-gangguan kepada investor,” ujar Rizal.
Dikatakannya, arahan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, BKPM tak hanya fokus membantu investor-investor baru. BKPM juga akan memelihara dan menjaga investor lama yang sudah jalan. “Ketika investasi itu jalan, banyak masalah yang dihadapi, BKPM dan DMPTSP wajib membantu agar realisasi investasi bisa berjalan lancar. Selain itu, yang sudah lama mungkin dia akan melakukan reinvestasi,” jelasnya.
“Kita serap berbagai masalah yang dihadapi investor. Ada delapan masalah utama di sini,” ujar Komite Investasi Rizal Calvary Marimbo.
Lebih lanjut Ia memaparkan, mulai dari masalah tumpang-tindih lahan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang bersedia bekerja di lahan-lahan sawit, infrastruktur untuk akses ke lahan-lahan perkebungan, keterlibatan dan pengembangan masyarakat.
Ditambah kurangnya pendampingan oleh pemerintah setempat, masalah perpajakan berlapis-lapis, dan regulasi misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan peninggalan Menteri sebelumnya dan moratorium sawit serta gangguan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional maupun lokal.
Rizal mengatakan, selain menyerap keluhan investor, BKPM langsung berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) setempat. “Yang bisa kita selesaikan di Sorong langsung kita koordinasikan dengan dinas di sini. Ada isu-isu yang kita akan bawa ke pusat. Misalnya masalah regulasi dan gangguan-gangguan kepada investor,” ujar Rizal.
Dikatakannya, arahan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, BKPM tak hanya fokus membantu investor-investor baru. BKPM juga akan memelihara dan menjaga investor lama yang sudah jalan. “Ketika investasi itu jalan, banyak masalah yang dihadapi, BKPM dan DMPTSP wajib membantu agar realisasi investasi bisa berjalan lancar. Selain itu, yang sudah lama mungkin dia akan melakukan reinvestasi,” jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
