Sri Mulyani Optimalkan Dana Desa Guna Pangkas Angka Kemiskinan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong, pemerintah daerah dan provinsi untuk lebih mengoptimalkan dana desa guna memangkas angka kemiskinan. Dimana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berjalan dengan baik, dimana sampai dengan Januari 2020 telah mencapai Rp68,39 triliun atau 7,98% dari pagu APBN 2020.

Lebih lanjut Menkeu juga menekankan, pentingnya peranan Dana Desa bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). "Dana desa ini adalah dana rakyat. Gunakan untuk mengurangi kemiskinan di desa. Dana Desa adalah lokomotif bagi pembangunan nasional,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Pertama, Menkeu menjelaskan pentingnya peranan APBN, APBD, dan APBDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam ketidakpastian global dan penyebaran virus corona. "Dengan kondisi ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun dari angka 5%. Kita perlu menentukan kebijakan sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa bertahan," katanya

Kedua, mantan Direktur Bank Dunia itu memberikan dukungan terkait penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Diungkapkan olehnya, desa adalah unit terkecil ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harmoni sosial.

“Dana Desa digunakan untuk membangun jalan dan jembatan sehingga banyak anak-anak sekolah yang bisa pergi ke sekolah dengan aman dan nyaman. Jika masyarakat kita bisa hidup lebih bersih, jika Sungai Musi lebih bersih, maka yang menikmati adalah masyarakat Palembang, masyarakat Sumatera Selatan,” paparnya.

Sebagai informasi, Sumatera Selatan menerima Dana Desa sebesar Rp2,713 trilun untuk 2.853 desa pada tahun 2020. Menkeu berharap agar dengan Dana Desa yang makin tinggi dan dukungan finansial untuk aparat desa, hasil Dana Desa itu semakin nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.