Indonesia-Malaysia Kompak Garap Pasar Produk Halal UMKM

JAKARTA - Sebagai negara serumpun, hubungan kerja sama antara Indonesia-Malaysia diharapkan kian mesra. Terutama di sektor perdagangan, di mana pertukaran produk unggulan masing-masing negara oleh pelaku UMKM bisa terus terjalin.

Sejauh ini hubungan nilai perdagangan antara Indonesia-Malaysia cukup tinggi, mengalami surplus hingga USD263 ribu (Rp 3,7 miliar) di 2019. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya di 2018.

Surplusnya neraca perdagangan tersebut didorong ekspor Indonesia sebesar USD3,46 juta (Rp 49,67 miliar) ke Malaysia, atau lebih besar dibandingkan nilai impor sebesar USD3,19 juta (Rp 45,79 miliar). Sejak 2014, neraca perdagangan Indonesia defisit hingga 2017. Namun di 2018 sempat mengalami surplus cukup tinggi yakni 60,35%.

Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan mengatakan, hubungan dagang Indonesia-Malaysia harus terjaga dengan baik. "Potensinya sangat besar untuk dikembangkan, apalagi bagi produk UMKM. Misalnya produk dari Bali bersinergi dengan pelaku usaha dari saudara serumpun Malaysia, agar terjadi simbiosis mutualisme," ujar Rully di Jakarta, Sabtu (29/2/2020)

Rully menyampaikan, produk yang bisa dikembangkan misalnya pasar industri halal. Di mana kedua negara ini memiliki kesamaan dari banyak aspek mulai dari kultur, adat istiadat dan agama. Pasalnya kata Rully, potensi industri halal justru didominasi oleh negara yang bukan berbasis muslim.

"Di makanan halal, Australia, Korea bahkan Jepang yang bukan muslim. Bagaimana dengan Indonesia dan Malaysia? Saya pikir jika kedua negara muslim ini bergabung makin menguatkan pasar halal kita," ucapnya.

Di kesempatan ini pula, Kemenkop dan UKM mengajak pelaku KUMKM sebagai salah satu lokomotif ekonomi kerakyatan nasional, khususnya para pelaku KUMKM di Provinsi Bali, untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha serta daya saing sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

"Saya optimis pelaku KUMKM kita ke depannya akan lebih berdaya saing. Tentu, optimis tersebut harus diikuti kerja keras dan kolaborasi kuat, baik antar pemerintah, perbankan maupun dengan pelaku usaha UMKM tak cuma dalam negeri tapi juga di luar negeri," imbaunya.

Kementerian juga berkomitmen untuk membantu KUMKM mengatasi permasalahan berkaitan dengan perluasan akses pasar, peningkatan kualitas produksi dan inovasi, percepatan pembiayaan dan investasi, pengembangan kapasitas dan skala UMKM.

Salah satu kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memudahkan akses pembiayan kepada UMKM adalah adanya perubahan kebijakan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semula 7 menjadi 6%. Termasuk, dengan meningkatkan plafon KUR Mikro dari semula sebesar Rp25 juta menjadi sebesar Rp50 juta dan target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp190 triliun.

Deputy Director (Service Industry Section), Economic Planning Unit, Prime Minister's Department Malaysia Dato' Mohammad Radhi Bin Abdul Razak menuturkan, hubungan dagang yang sudah lama terjalin harus diteruskan dikuatkan, bahkan di sektor UMKM.

"Indonesia merupakan negara sahabat yang paling akrab dengan Malaysia. Terutama perdagangan, komoditi, pendidikan, pertahanan maupun maupun bisnis ukiran kayu yang sudah ada selama ini," sebutnya.

Tercatat hubungan dagang Malaysia dengan Indonesia menurut Dato' Radhi terbesar terjadi di 2018 mencapai 72 miliar ringgit Malaysia (Rp245,05 triliun) atau naik 7,4% dibanding tahun sebelumnya. Ke depan, kata Dato' Radhi, akan ada tambahan ekspor pelaku UMKM di Indonesia dan Malaysia terutama di industri halal.

"Kami akan garap market produk di Indonesia yang tidak ada di Malaysia seperti misalnya masakan Indonesia yang punya kelebihan untuk dipasarkan di Malaysia. Sebaliknya produk kosmetik Malaysia cukup kuat di kosmetik halal untuk masuk ke Indonesia," terangnya.