Eddy Abdurrachman Jadi Bos Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Selasa, 03 Maret 2020 - 03:33 WIB
Eddy Abdurrachman Jadi Bos Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melantik Eddy Abdurrachman menjadi Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Dirut BPDPKS), menggantikan Dono Boestami. BPDPKS adalah Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia.
Sri Mulyani berpesan kepada Eddy Abdurrachman bahwa tugas dan tanggung jawab Dirut BPDPKS sangat berat dan penuh tantangan. "Saat ini, Indonesia telah menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia atau lebih dari dari 55% produksi dunia. Industri sawit telah menjadi penghasil devisa terbesar dengan kontribusi sebesar 13,5% dari total ekspor non migas sebesar USD22,3 miliar," katanya, Senin (2/3/2020).
Menkeu mengingatkan agar BPDPKS tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. “Saya harap saudara Eddy Abdurrachman dengan bekal jabatan sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bisa memanfaatkan dana yang dikelola BPDPKS untuk aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan membangun industri berkelanjutan".
Menkeu juga menambahkan salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan dana BPDPKS adalah program peremajaan tanaman. "Sesuai arahan Presiden, program peremajaan harus dilakukan untuk 500 ribu hektar dalam waktu tiga tahun. Saya ingin agar peremajaan menjadi fokus," jelas Menkeu.
BPDPKS bisa menggandeng penguatan pembiayaan untuk peremajaan sawit dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Prosedur peremajaan kelapa sawit juga telah dipermudah, dari sebelumnya terdapat 14 syarat, menjadi 8 syarat. Selanjutnya, sesuai arahan Komite Pengarah agar dipermudah lagi menjadi 2 syarat.
Sri Mulyani mengharapakan untuk proses peremajaan dapat dipercepat dengan dukungan berbagai pihak. "Percepatan peremajaan akan dapat meningkatkan produktivitas kebun dan meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan peremajaan juga akan menjaga ketersediaan bahan baku biodiesel (B30) dengan harga yang lebih murah. Selain itu, juga dapat meningkatkan pasokan pengembangan energi lanjutan B30 menjadi green diesel, green gasoline dan green fuel untuk menuju kemandirian energi nasional," tutupnya.
Sri Mulyani berpesan kepada Eddy Abdurrachman bahwa tugas dan tanggung jawab Dirut BPDPKS sangat berat dan penuh tantangan. "Saat ini, Indonesia telah menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia atau lebih dari dari 55% produksi dunia. Industri sawit telah menjadi penghasil devisa terbesar dengan kontribusi sebesar 13,5% dari total ekspor non migas sebesar USD22,3 miliar," katanya, Senin (2/3/2020).
Menkeu mengingatkan agar BPDPKS tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. “Saya harap saudara Eddy Abdurrachman dengan bekal jabatan sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bisa memanfaatkan dana yang dikelola BPDPKS untuk aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan membangun industri berkelanjutan".
Menkeu juga menambahkan salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan dana BPDPKS adalah program peremajaan tanaman. "Sesuai arahan Presiden, program peremajaan harus dilakukan untuk 500 ribu hektar dalam waktu tiga tahun. Saya ingin agar peremajaan menjadi fokus," jelas Menkeu.
BPDPKS bisa menggandeng penguatan pembiayaan untuk peremajaan sawit dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Prosedur peremajaan kelapa sawit juga telah dipermudah, dari sebelumnya terdapat 14 syarat, menjadi 8 syarat. Selanjutnya, sesuai arahan Komite Pengarah agar dipermudah lagi menjadi 2 syarat.
Sri Mulyani mengharapakan untuk proses peremajaan dapat dipercepat dengan dukungan berbagai pihak. "Percepatan peremajaan akan dapat meningkatkan produktivitas kebun dan meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan peremajaan juga akan menjaga ketersediaan bahan baku biodiesel (B30) dengan harga yang lebih murah. Selain itu, juga dapat meningkatkan pasokan pengembangan energi lanjutan B30 menjadi green diesel, green gasoline dan green fuel untuk menuju kemandirian energi nasional," tutupnya.
(ven)
Lihat Juga :
