Antisipasi Dampak Corona, Pemerintah Genjot Infrastruktur
Antisipasi Dampak Corona, Pemerintah Genjot Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Perekonomian dunia tertekan akibat wabah virus corona (Covid-19) dan ini berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Mengantisipasi dampak corona terhadap ekonomi, pemerintah terus memperbaiki ekonomi nasional salah satunya dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara maksimal.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pemanfaatan APBN dapat memberi dukungan pada kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Sejumlah stimulus fiskal diberikan melalui APBN dan pemerintah akan terus perkuat ke depannya.
"Satu jenis pengeluaran APBN yang jadi sangat penting untuk perekonomian yang sedang melambat ini ialah pembangunan infrastruktur. Ini suatu yang diperlukan, jadi bukan mengurangi infrastruktur. Kalau kegiatan ekonomi sedang melemah, salah satu cara yang dipakai untuk recharge ekonomi adalah bangun infrastruktur," ujar Suahasil di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (9/3/2020).
Untuk menggenjot infrastruktur dimana anggaran terbatas, Suahasil mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Maka itu KPBU menjadi penting. Lima tahun lalu, kita meyakinkan untuk melakukan KPBU, meski sulit. Jangankan Pemda, meyakinkan Kementerian dan Lembaga di pemerintah pusat saja cukup menantang. Karena, kalau K/L selama bertahun-tahun diajarkan kalau butuh proyek maka ditaruh di APBN," kata dia.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini menyebut KPBU adalah suatu hal yang menantang. Oleh karena itu, menurutnya pekerjaan rumah ini tidak hanya dititikberatkan di pemerintah daerah, melainkan juga untuk pemerintah pusat.
"Karena itu, apa yang telah dilakukan PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) selama satu dekade terakhir lebih jadi sangat penting. PII tingkatkan kapasitas untuk pendampingan, untuk melakukan diskusi terus dengan seluruh pihak yang berpotensi jadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk lakukan KPBU," ucap Suahasil.
"Kami terus berusaha cari sinergi antara anggaran yang ditransfer daerah dengan apa yang dikerjakan oleh Pemda. Kalau anggaran transfer, inginnya makin lama makin sinergi dengan anggaran Pempus lewat DIPA kementerian dan lembaga," ungkapnya.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pemanfaatan APBN dapat memberi dukungan pada kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Sejumlah stimulus fiskal diberikan melalui APBN dan pemerintah akan terus perkuat ke depannya.
"Satu jenis pengeluaran APBN yang jadi sangat penting untuk perekonomian yang sedang melambat ini ialah pembangunan infrastruktur. Ini suatu yang diperlukan, jadi bukan mengurangi infrastruktur. Kalau kegiatan ekonomi sedang melemah, salah satu cara yang dipakai untuk recharge ekonomi adalah bangun infrastruktur," ujar Suahasil di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (9/3/2020).
Untuk menggenjot infrastruktur dimana anggaran terbatas, Suahasil mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Maka itu KPBU menjadi penting. Lima tahun lalu, kita meyakinkan untuk melakukan KPBU, meski sulit. Jangankan Pemda, meyakinkan Kementerian dan Lembaga di pemerintah pusat saja cukup menantang. Karena, kalau K/L selama bertahun-tahun diajarkan kalau butuh proyek maka ditaruh di APBN," kata dia.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini menyebut KPBU adalah suatu hal yang menantang. Oleh karena itu, menurutnya pekerjaan rumah ini tidak hanya dititikberatkan di pemerintah daerah, melainkan juga untuk pemerintah pusat.
"Karena itu, apa yang telah dilakukan PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) selama satu dekade terakhir lebih jadi sangat penting. PII tingkatkan kapasitas untuk pendampingan, untuk melakukan diskusi terus dengan seluruh pihak yang berpotensi jadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk lakukan KPBU," ucap Suahasil.
"Kami terus berusaha cari sinergi antara anggaran yang ditransfer daerah dengan apa yang dikerjakan oleh Pemda. Kalau anggaran transfer, inginnya makin lama makin sinergi dengan anggaran Pempus lewat DIPA kementerian dan lembaga," ungkapnya.
(ven)
Explore More