Pengusaha Muda: Alokasi Anggaran Corona Langkah Positif Demi Jaga Daya Beli
Rabu, 01 April 2020 - 22:07 WIB
Pengusaha Muda: Alokasi Anggaran Corona Langkah Positif Demi Jaga Daya Beli
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai alokasi dana penanganan virus corona atau Covid-19 dengan tambahan belanja dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebagai langkah positif. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp405,1 triliun itu diatur dalam Perppu tersebut mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
"Dari HIPMI kita apresiasi. Langkah ini positif mengingat kita dalam kondisi ekonomi berdampak dari pandemi Covid-19. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Mardani H Maming dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Anggaran sebesar Rp405,1 triliun tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja dana kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau sosial safety net (SSN). Lalu Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan, dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR).
Kemudian Rp150 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, salah satu rincian kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang diatur dalam Perppu baru tersebut yaitu pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan di bidang non-fiskal untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri.
Sejumlah kebijakan itu adalah penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan lartas impor, dan percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem.
Maming mengatakan, kebijakan tersebut dinilai tepat untuk kondisi saat ini mengingat pasar dalam kondisi kekurangan suplai bahan baku dan bahan pendukung produksi karena disrupsi produksi di China.
"Ke depannya kita juga harus mengantisipasi adanya disrupsi produksi/suplai dari negara lain dimana wabah semakin berkembang. Kalau impor tidak dibuka, kondisi kelangkaan suplai tidak akan terkoreksi karena saat ini mencari suplai alternatif saja sudah sulit," ucapnya.
"Dari HIPMI kita apresiasi. Langkah ini positif mengingat kita dalam kondisi ekonomi berdampak dari pandemi Covid-19. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Mardani H Maming dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Anggaran sebesar Rp405,1 triliun tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja dana kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau sosial safety net (SSN). Lalu Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan, dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR).
Kemudian Rp150 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, salah satu rincian kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang diatur dalam Perppu baru tersebut yaitu pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan di bidang non-fiskal untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri.
Sejumlah kebijakan itu adalah penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan lartas impor, dan percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem.
Maming mengatakan, kebijakan tersebut dinilai tepat untuk kondisi saat ini mengingat pasar dalam kondisi kekurangan suplai bahan baku dan bahan pendukung produksi karena disrupsi produksi di China.
"Ke depannya kita juga harus mengantisipasi adanya disrupsi produksi/suplai dari negara lain dimana wabah semakin berkembang. Kalau impor tidak dibuka, kondisi kelangkaan suplai tidak akan terkoreksi karena saat ini mencari suplai alternatif saja sudah sulit," ucapnya.
(akr)
