Sri Mulyani Lantik Febrio Nathan Kacaribu Jadi Kepala BKF

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Febrio Nathan Kacaribu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggantikan Suahasil Nazara yang telah diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Jokowi.

Selain itu, Sri Mulyani juga melantik Basuki Purwadi sebagai Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (Dirut LMAN). Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupakan promosi dan mutasi di lingkungan BKF dan LMAN.

Pelantikan dua pejabat Kemenkeu ini dihadiri dengan jumlah undangan terbatas, mengikuti aturan protokol keamanan dan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa butuh langkah yang responsif dan antisipatif di dalam situasi extraordinary seperti sekarang ini.

"Responsif untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19, dan antisipatif untuk bisa merespon kondisi terkini dengan berbagai bauran kebijakan hingga beberapa tahun ke depan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Menkeu menyebutkan tantangan yang perlu diantisipasi dari tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala BKF yaitu mengenai krisis kesehatan yang mempengaruhi dinamika perekonomian global.

"Hal ini sangat berimbas pada kondisi makro dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika keadaan ekonomi menjadi genting, yang diperlukan adalah pengelolaan kebijakan yang efektif sehingga dampak serta biaya dalam melewati situasi sulit dapat diminimalisasi," pesan Sri Mulyani.

Selain itu, Menkeu juga menjelaskan bagaimana BKF bisa memperkirakan ekonomi ke depan agar APBN tetap berfungsi menjadi katalis bagi kebijakan strategis dalam upaya menjaga perekonomian tetap stabil dan bertahan di tengah kondisi saat ini.

"Di tengah masifnya persoalan kesehatan, kita harus tetap memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi," jelasnya.

Perempuan kelahiran Bandar Lampung itu menambahkan peran BKF untuk mengoptimalisasikan rasio pajak di tengah kebijakan fiskal yang akomodatif bagi dunia usaha sangat diperlukan. Hal ini menuntut BKF agar inovatif dan kreatif dalam menyelesaikannya.

"Gap dari sisi administrasi perpajakan contohnya merupakan area eksplorasi yang penting di tengah dilakukannya banyak relaksasi kebijakan fiskal. Salah satu elemen administrasi akan dipengaruhi oleh digitalisasi dan terkoneksinya perekonomian seluruh dunia yang menimbulkan tantangan sendiri bagi penerimaan negara," tandasnya.