DPR minta tender BBM tahun depan dibatalkan
Senin, 01 Oktober 2012 - 18:10 WIB
DPR minta tender BBM tahun depan dibatalkan
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto meminta pemerintah membatalkan proses tender bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun depan.
“Kami akan panggil Menteri ESDM untuk membatalkan proses tendernya,” katanya di Jakarta, Senin (1/10/2012).
Menurut dia, pendistribusian BBM bersubsidi memakai dana negara, sehingga tidak sepantasnya diserahkan ke swasta, apalagi asing. “Kalau sampai asing ikut mendistribusikan BBM bersubsidi, maka sama saja dengan menggadaikan kedaulatan ekonomi kita karena ini terkait dengan uang negara,” kata dia.
Dito mengatakan, sepanjang urusannya adalah subsidi seharusnya dikerjakan sendiri oleh BUMN. Dia meminta, pemerintah menugaskan BUMN, yakni PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan yang menyediakan dan mendistribusikan BBM bersubsidi di seluruh pelosok negeri.
“Meski soal tender ada aturannya, namun pemerintah mestinya bisa tidak memberikan alokasi BBM subsidi ke perusahaan non-Pertamina,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, bisa mencontoh Malaysia atau Singapura yang mensyaratkan pembangunan kilang jika ingin mendistribusikan BBM. “Jadi, tidak dibuka seperti sekarang ini. Siapapun bisa membangun SPBU. Ini liberalisasi yang kebablasan,” katanya.
“Kami akan panggil Menteri ESDM untuk membatalkan proses tendernya,” katanya di Jakarta, Senin (1/10/2012).
Menurut dia, pendistribusian BBM bersubsidi memakai dana negara, sehingga tidak sepantasnya diserahkan ke swasta, apalagi asing. “Kalau sampai asing ikut mendistribusikan BBM bersubsidi, maka sama saja dengan menggadaikan kedaulatan ekonomi kita karena ini terkait dengan uang negara,” kata dia.
Dito mengatakan, sepanjang urusannya adalah subsidi seharusnya dikerjakan sendiri oleh BUMN. Dia meminta, pemerintah menugaskan BUMN, yakni PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan yang menyediakan dan mendistribusikan BBM bersubsidi di seluruh pelosok negeri.
“Meski soal tender ada aturannya, namun pemerintah mestinya bisa tidak memberikan alokasi BBM subsidi ke perusahaan non-Pertamina,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, bisa mencontoh Malaysia atau Singapura yang mensyaratkan pembangunan kilang jika ingin mendistribusikan BBM. “Jadi, tidak dibuka seperti sekarang ini. Siapapun bisa membangun SPBU. Ini liberalisasi yang kebablasan,” katanya.
(rna)
Lihat Juga :
