Orang kaya harus subsidi orang miskin
Selasa, 23 Oktober 2012 - 15:37 WIB
Orang kaya harus subsidi orang miskin
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan bahwa subsdi bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa dihilangkan karena masih banyak rakyat yang membutuhkan dan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU).
"Subsidi itu tidak bisa dihilangkan karena subsidi itu adalah bahasa atau komunikasi pemerintah dengan masyarakat tidak mampu. Itu tidak bisa dihilangkan," kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Reinaldi Dalimi saat menghadiri diskusi berjudul 'Tata Kelola Infrastruktur Listrik Bebas Dari Kepentingan Politik', Mungkinkah?, di Gedung MNC Towe,
Jakarta, Selasa (22/10/2012).
Reinaldi menambahkan memang seharusnya harga BBM dikendalikan oleh pemerintah karena memang ada amanat UU. Dan jika ada pikiran, subsidi itu barang yang haram atau salah itu yang harus dihilangkan seharusnya diubah pemikiran seperti itu karena subsidi harus tetap ada untuk membantu rakyat Indonesia yang belum mampu.
"Karena bakal tersiksa itu pejabat. Bayangkan, dia melakukan sesuatu tapi itu salah. Jadi, kalau ada yang bilang subsidi itu salah atau haram, itu yang kita ubah, tepat sasarannya yang kita konsepkan," jelas Reinaldi.
Menurut Reinaldi, seharusnya ada solusi untuk mengatasi agar subsidi benar-benar diterima oleh orang yang berhak menerima subsidi.
"Itu yang harus dicarikan solusinya. Saya salah satu yang mengusulkan bahwa kembalikan subsidi pemerintah lewat orang mampu itu lewat pajak kendaraan. Misalnya, untuk mengembalikan BBM yang dia pakai. Kan tepat sasaran itu, orang yang naik mobil harus membayar subsidi orang yang naik angkot," tutup Reinaldi.
"Subsidi itu tidak bisa dihilangkan karena subsidi itu adalah bahasa atau komunikasi pemerintah dengan masyarakat tidak mampu. Itu tidak bisa dihilangkan," kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Reinaldi Dalimi saat menghadiri diskusi berjudul 'Tata Kelola Infrastruktur Listrik Bebas Dari Kepentingan Politik', Mungkinkah?, di Gedung MNC Towe,
Jakarta, Selasa (22/10/2012).
Reinaldi menambahkan memang seharusnya harga BBM dikendalikan oleh pemerintah karena memang ada amanat UU. Dan jika ada pikiran, subsidi itu barang yang haram atau salah itu yang harus dihilangkan seharusnya diubah pemikiran seperti itu karena subsidi harus tetap ada untuk membantu rakyat Indonesia yang belum mampu.
"Karena bakal tersiksa itu pejabat. Bayangkan, dia melakukan sesuatu tapi itu salah. Jadi, kalau ada yang bilang subsidi itu salah atau haram, itu yang kita ubah, tepat sasarannya yang kita konsepkan," jelas Reinaldi.
Menurut Reinaldi, seharusnya ada solusi untuk mengatasi agar subsidi benar-benar diterima oleh orang yang berhak menerima subsidi.
"Itu yang harus dicarikan solusinya. Saya salah satu yang mengusulkan bahwa kembalikan subsidi pemerintah lewat orang mampu itu lewat pajak kendaraan. Misalnya, untuk mengembalikan BBM yang dia pakai. Kan tepat sasaran itu, orang yang naik mobil harus membayar subsidi orang yang naik angkot," tutup Reinaldi.
(rna)
Lihat Juga :
