Anggaran Kemenpera terserap 77 persen
Minggu, 06 Januari 2013 - 16:26 WIB
Anggaran Kemenpera terserap 77 persen
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp3,981 triliun atau sekitar 77,56 persen dari total anggaran DIPA Kemenpera tahun 2012 yakni Rp5,133 triliun. Hal tersebut lebih baik daripada realisasi tahun 2011 sebesar 70,61 persen.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, total anggaran Kemenpera tersebut tidak termasuk anggaran Ciliwung sebesar Rp600 miliar, anggaran yang dibiayai dengan PNBP sebesar Rp179 miliar, anggaran dekonsentrasi di 33 provinsi sebesar Rp16 miliar, anggaran hasil tunjangan kinerja remunerasi 2012 sebesar Rp24,3 miliar.
Dia menjelaskan, penyediaan perumahan merupakan salah satu masalah yang harus mendapat perhatian dari semua pihak. Berdasarkan data yang ada di Kemenpera, angka kekurangan rumah (backlog) perumahan tahun 2010 lalu sudah mencapai 13,6 juta rumah. Sedangkan rumah yang dibangun oleh rumah tangga miskin yang tidak layak huni hanya 7,9 juta unit. Adapun luas permukiman kumuh pada tahun 2011 mencapai angka 59 ribu hektare (ha).
Pada tahun 2012, Kemenpera juga telah berhasil melaksanakan beberapa program kerja. Pertama, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terkontrak untuk tahun 2012 berjumlah 217 twin block (TB). Total penerima rusunawa untuk TNI 56 TB, Polri 28 TB, Pekerja/Buruh 23 TB, mahasiswa 32 TB dan santri pondok pesantren 78 TB.
“Untuk total anggaran pembangunan rusunawa tahun 2012 berhasil direalisasikan sekitar Rp1,0018 triliun atau 87,97 persen dari anggaran sekitar Rp1,1387 triliun,” ujar Djan Faridz dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2012 dan Rencana Kerja Tahun 2013 Kemenpera di Jakarta, Jumat (4/1/2012).
Sedangkan untuk program penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di provinsi NTT dari target pembangunan rumah khusus 7.762 unit berhasil direalisasikan 2.334 unit. Untuk target rumah swadaya 15.255 unit berhasil direalisasikan 14.747 unit. Total anggaran dari APBN 2012 untuk program pembangunan yang berjumlah Rp765,9 miliar berhasil direalisasikan sekitar Rp321,6 miliar atau sekitar 42 persen.
Untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki rumah layak huni, Kemenpera juga menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swdaya (BSPS). Hingga 26 Desember 2012 lalu dari total target pembangunan fisik sekitar 250 ribu unit rumah terealisasi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekitar 18.159 unit atau 90,9 persen serta stimulan peningkatan kualitas perumahan terealisasi sekitar 230 ribu atau 100 persen.
Dari sisi bantuan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dialokasikan dananya sekitar Rp7,103 triliun untuk sekitar 133.000 unit rumah berhasil direalisaikan sebanyak 73.923 unit rumah dengan total anggaran Rp3,033 triliun.
Beberapa kendala terkait dengan pembangunan Rusunawa di Indonesia antara lain Umumnya lokasi belum siap karena masih memerlukan land clearing, memerlukan pengurukan, pembongkaran bangunan lama serta perpindahan lokasi. Sedangkan penyediaan rumah bagi MBR di NTT agak terhambat karena Pemda pada umumnya terlambat menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah khusus.
Terkait penyaluran BSPS Revisi DIPA terbit tanggal 25 Juli 2012, sehingga penyaluran baru dapat dimulai pada bulan Agustus 2012. Kemenpera juga terus berupaya melakukan sosialisasi karena adanya perubahan tata cara penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012, yang implementasinya baru dapat dilakukan pada bulan Agustus 2012.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, total anggaran Kemenpera tersebut tidak termasuk anggaran Ciliwung sebesar Rp600 miliar, anggaran yang dibiayai dengan PNBP sebesar Rp179 miliar, anggaran dekonsentrasi di 33 provinsi sebesar Rp16 miliar, anggaran hasil tunjangan kinerja remunerasi 2012 sebesar Rp24,3 miliar.
Dia menjelaskan, penyediaan perumahan merupakan salah satu masalah yang harus mendapat perhatian dari semua pihak. Berdasarkan data yang ada di Kemenpera, angka kekurangan rumah (backlog) perumahan tahun 2010 lalu sudah mencapai 13,6 juta rumah. Sedangkan rumah yang dibangun oleh rumah tangga miskin yang tidak layak huni hanya 7,9 juta unit. Adapun luas permukiman kumuh pada tahun 2011 mencapai angka 59 ribu hektare (ha).
Pada tahun 2012, Kemenpera juga telah berhasil melaksanakan beberapa program kerja. Pertama, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terkontrak untuk tahun 2012 berjumlah 217 twin block (TB). Total penerima rusunawa untuk TNI 56 TB, Polri 28 TB, Pekerja/Buruh 23 TB, mahasiswa 32 TB dan santri pondok pesantren 78 TB.
“Untuk total anggaran pembangunan rusunawa tahun 2012 berhasil direalisasikan sekitar Rp1,0018 triliun atau 87,97 persen dari anggaran sekitar Rp1,1387 triliun,” ujar Djan Faridz dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2012 dan Rencana Kerja Tahun 2013 Kemenpera di Jakarta, Jumat (4/1/2012).
Sedangkan untuk program penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di provinsi NTT dari target pembangunan rumah khusus 7.762 unit berhasil direalisasikan 2.334 unit. Untuk target rumah swadaya 15.255 unit berhasil direalisasikan 14.747 unit. Total anggaran dari APBN 2012 untuk program pembangunan yang berjumlah Rp765,9 miliar berhasil direalisasikan sekitar Rp321,6 miliar atau sekitar 42 persen.
Untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki rumah layak huni, Kemenpera juga menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swdaya (BSPS). Hingga 26 Desember 2012 lalu dari total target pembangunan fisik sekitar 250 ribu unit rumah terealisasi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekitar 18.159 unit atau 90,9 persen serta stimulan peningkatan kualitas perumahan terealisasi sekitar 230 ribu atau 100 persen.
Dari sisi bantuan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dialokasikan dananya sekitar Rp7,103 triliun untuk sekitar 133.000 unit rumah berhasil direalisaikan sebanyak 73.923 unit rumah dengan total anggaran Rp3,033 triliun.
Beberapa kendala terkait dengan pembangunan Rusunawa di Indonesia antara lain Umumnya lokasi belum siap karena masih memerlukan land clearing, memerlukan pengurukan, pembongkaran bangunan lama serta perpindahan lokasi. Sedangkan penyediaan rumah bagi MBR di NTT agak terhambat karena Pemda pada umumnya terlambat menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah khusus.
Terkait penyaluran BSPS Revisi DIPA terbit tanggal 25 Juli 2012, sehingga penyaluran baru dapat dimulai pada bulan Agustus 2012. Kemenpera juga terus berupaya melakukan sosialisasi karena adanya perubahan tata cara penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012, yang implementasinya baru dapat dilakukan pada bulan Agustus 2012.
(rna)
Lihat Juga :
