Agar optimal, anggaran harus berkeadilan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ahcsanul Qosasi menjelaskan, agar penyerapan anggaran di tahun-tahun selanjutnya dapat dilakukan lebih optimal, maka pembelanjaan anggaran harus didasarkan atas prinsip berkeadilan.
"Agar penyerapannya optimal, anggaran itu harus yang berkeadilan," terang Ahcsanul saat dihubungi Sindonews, Senin (7/1/2013).
Anggaran yang berkeadilan menurutnya, adalah anggaran yang benar-benar disusun untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. "Harus benar-benar untuk kepentingan rakyat, jangan ada kepentingan politik atau pribadi di situ," tegas Ahcsanul.
Hal tersebut, kata Ahcsanul, agar lemahnya penyerapan yang terjadi pada tahun sebelumnya, tidak kembali terulang. Karena kalau penysunan anggaran melibatkan kepentingan politik, biasanya tidak akan optimal.
"Misalnya jelang pemilukada, pemda-pemda cenderung diliputi kekhawatiran dan kepentingan politik, sehingga mereka sayang untuk mengeluarkan anggaran. Jadi penyerapannya tidak optimal, itu yang biasanya terjadi," terang dia menyontohkan.
Pada tataran itu, lanjut dia, pengawasan di tingkat eksekutif menjadi tugas dan wewenang pemerintah. "Jadi sebisa mungkin mari kita mengiringi proses tersebut. Agar pengawasan tetap berjalan, dan penyerapan bisa optimal," imbuhnya.
"Agar penyerapannya optimal, anggaran itu harus yang berkeadilan," terang Ahcsanul saat dihubungi Sindonews, Senin (7/1/2013).
Anggaran yang berkeadilan menurutnya, adalah anggaran yang benar-benar disusun untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. "Harus benar-benar untuk kepentingan rakyat, jangan ada kepentingan politik atau pribadi di situ," tegas Ahcsanul.
Hal tersebut, kata Ahcsanul, agar lemahnya penyerapan yang terjadi pada tahun sebelumnya, tidak kembali terulang. Karena kalau penysunan anggaran melibatkan kepentingan politik, biasanya tidak akan optimal.
"Misalnya jelang pemilukada, pemda-pemda cenderung diliputi kekhawatiran dan kepentingan politik, sehingga mereka sayang untuk mengeluarkan anggaran. Jadi penyerapannya tidak optimal, itu yang biasanya terjadi," terang dia menyontohkan.
Pada tataran itu, lanjut dia, pengawasan di tingkat eksekutif menjadi tugas dan wewenang pemerintah. "Jadi sebisa mungkin mari kita mengiringi proses tersebut. Agar pengawasan tetap berjalan, dan penyerapan bisa optimal," imbuhnya.
(gpr)