Pengusaha minta tender impor daging sapi 'dibersihkan'
Minggu, 03 Februari 2013 - 14:58 WIB
Pengusaha minta tender impor daging sapi 'dibersihkan'
A
A
A
Sindonews.com - Para pengusaha daging sapi yang tergabung dalam Komite Daging Sapi Jakarta Raya (KDS Jakarta) menuntut pemerintah untuk membersihkan tender impor daging sapi dari praktek-praktek kotor yang mengganggu iklim usaha.
"Yang jelas, kita ingin (tender) sesuai prosedur. Harus ada kepastian untuk pelaku usaha," tegas Ketua Umum KDS Jakarta Sarman Simanjorang ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (3/2/2013).
Sarman menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya kasus suap impor daging sapi. Pasalnya, Kementan merupakan penentu utama kuota impor daging sapi dan pembagian alokasi kuota untuk setiap importir.
"Meski ada Rapat Koordinasi dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan), Kemenperin (Kementerian Perindustrian), Kemenko Perekonomian, yang dominan adalah Kementan. Mereka yang punya data kuota sapi lokal," papar dia.
Seperti diketahui, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging sapi.
Luthfi yang juga anggota Komisi Pertahanan DPR bersama AF diduga menerima suap Rp1 miliar dari pengusaha importir daging berinisial AAE dan JE dari PT Indoguna Utama di kawasan Pondok Bambu Jakarta Timur. Rabu lalu, Luthfi telah digelandang KPK dari Kantor DPP PKS di Pasar Minggu.
"Yang jelas, kita ingin (tender) sesuai prosedur. Harus ada kepastian untuk pelaku usaha," tegas Ketua Umum KDS Jakarta Sarman Simanjorang ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (3/2/2013).
Sarman menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya kasus suap impor daging sapi. Pasalnya, Kementan merupakan penentu utama kuota impor daging sapi dan pembagian alokasi kuota untuk setiap importir.
"Meski ada Rapat Koordinasi dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan), Kemenperin (Kementerian Perindustrian), Kemenko Perekonomian, yang dominan adalah Kementan. Mereka yang punya data kuota sapi lokal," papar dia.
Seperti diketahui, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging sapi.
Luthfi yang juga anggota Komisi Pertahanan DPR bersama AF diduga menerima suap Rp1 miliar dari pengusaha importir daging berinisial AAE dan JE dari PT Indoguna Utama di kawasan Pondok Bambu Jakarta Timur. Rabu lalu, Luthfi telah digelandang KPK dari Kantor DPP PKS di Pasar Minggu.
(gpr)
