Investor keluhkan birokrasi perizinan di Depok
Jum'at, 08 Februari 2013 - 18:11 WIB
Investor keluhkan birokrasi perizinan di Depok
A
A
A
Sindonews.com - Birokrasi perizinan yang berbelit-belit dan aparatur yang meminta dilayani masyarakat menjadi kendala utama menjadikan Depok sebagai kota jasa dan perdagangan. Itu juga yang menjadi penghalang masuknya investor ke Depok.
"Untuk mewujudkan kota jasa dan perdagangan masih banyak yang harus dibenahi Pemkot Depok. Seperti bersinergi dengan stakeholder, dalam memanfaatkan potensi yang ada baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM)," ujar pengusaha real estate Depok, Pradi Supriatna, Jumat (8/2/2013).
Menurutnya, di lapangan masih terlihat birokrat Depok minta dilayani masyarakat. Padahal, mereka seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Pemkot Depok justru mengabaikan keberadaan stakeholder mulai para kontraktor yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), pemilik kendaraan dalam Organisasi Angkutan Kendaraan (Organda), dan lainnya.
"Organisasi itu harusnya dimaksimalkan sebagai penyaring. Mereka yang menjadi filter penggunaan APBD," katanya.
Pradi mencontohkan, hasil pembangunan infrastruktur jalan menjadi bukti. Kualitas menurun dan kontraktor banyak kabur meninggalkan pekerjaannya sebagai indikasi ketidakberesan birokrasi.
"Padahal, aparatur mulai tingkat bawah hingga level pemimpin tertinggi, yang amanah sangat berdampak terhadap mitra kerja dan masyarakat pembayar pajak untuk pembangunan," jelas dia.
"Untuk mewujudkan kota jasa dan perdagangan masih banyak yang harus dibenahi Pemkot Depok. Seperti bersinergi dengan stakeholder, dalam memanfaatkan potensi yang ada baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM)," ujar pengusaha real estate Depok, Pradi Supriatna, Jumat (8/2/2013).
Menurutnya, di lapangan masih terlihat birokrat Depok minta dilayani masyarakat. Padahal, mereka seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Pemkot Depok justru mengabaikan keberadaan stakeholder mulai para kontraktor yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), pemilik kendaraan dalam Organisasi Angkutan Kendaraan (Organda), dan lainnya.
"Organisasi itu harusnya dimaksimalkan sebagai penyaring. Mereka yang menjadi filter penggunaan APBD," katanya.
Pradi mencontohkan, hasil pembangunan infrastruktur jalan menjadi bukti. Kualitas menurun dan kontraktor banyak kabur meninggalkan pekerjaannya sebagai indikasi ketidakberesan birokrasi.
"Padahal, aparatur mulai tingkat bawah hingga level pemimpin tertinggi, yang amanah sangat berdampak terhadap mitra kerja dan masyarakat pembayar pajak untuk pembangunan," jelas dia.
(izz)
Lihat Juga :
