Menkeu berharap K/L bantu genjot opini LKPP
Senin, 11 Februari 2013 - 19:41 WIB
Menkeu berharap K/L bantu genjot opini LKPP
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo berharap setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) serius mengupayakan peningkatan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) sehingga dapat menyumbang kualitas yang baik pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Upaya ini untuk menggenjot opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) agar dapat naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karenanya, Agus mengingatkan juga untuk K/L yang telah mencapai WTP dapat terus mengawasi LKKL masing-masing.
“Seperti Kementerian ESDM yang di tahun sebelumnya sudah WTP, dengan adanya pembubaran BP Migas, kita mesti mewaspadai jangan sampai laporan keuangan BP Migas yang sekarang ini menjadi SKK Migas, menjadi kualitasnya turun dan nanti mempengaruhi kesehatan dari laporan keuangan ESDM,” jelas Agus seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, Senin (11/2/2013).
Selain itu, Agus juga berharap masing-masing K/L dapat juga memaksimalkan fungsi Inspektorat Jenderalnya untuk melakukan pemeriksaan detail dari penggunaan anggaran. Kementerian Keuangan mengevaluasi output dari anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN untuk direalisasikan.
“Kami hanya melihat dari sasaran-sasaran besarnya. Untuk detailnya yang tahu adalah K/L terkait atau Inspektortar Jenderal di K/L terkait,” katanya.
Karena itu, jika ada penyimpangan yang terjadi di masing-masing K/L, dia berharap Itjen atau pengendalian internalnya dapat meminimalisir hal tersebut.
Upaya ini untuk menggenjot opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) agar dapat naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karenanya, Agus mengingatkan juga untuk K/L yang telah mencapai WTP dapat terus mengawasi LKKL masing-masing.
“Seperti Kementerian ESDM yang di tahun sebelumnya sudah WTP, dengan adanya pembubaran BP Migas, kita mesti mewaspadai jangan sampai laporan keuangan BP Migas yang sekarang ini menjadi SKK Migas, menjadi kualitasnya turun dan nanti mempengaruhi kesehatan dari laporan keuangan ESDM,” jelas Agus seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, Senin (11/2/2013).
Selain itu, Agus juga berharap masing-masing K/L dapat juga memaksimalkan fungsi Inspektorat Jenderalnya untuk melakukan pemeriksaan detail dari penggunaan anggaran. Kementerian Keuangan mengevaluasi output dari anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN untuk direalisasikan.
“Kami hanya melihat dari sasaran-sasaran besarnya. Untuk detailnya yang tahu adalah K/L terkait atau Inspektortar Jenderal di K/L terkait,” katanya.
Karena itu, jika ada penyimpangan yang terjadi di masing-masing K/L, dia berharap Itjen atau pengendalian internalnya dapat meminimalisir hal tersebut.
(gpr)
Lihat Juga :
